Breaking News:

Berita Pangkalpinang

TPP ASN Pemprov Bangka Belitung Belum Dicairkan, Ini Penjelasan Kepala Bakuda

TPP biasanya diterima pegawai ASN di atas tanggal 10 setiap bulannya. Namun, hingga Rabu (17/2/2021) belum diterima pegawai Pemprov Babel.

bangkapos.com/hendra
Kepala Badan Keuangan Daerah Propinsi Bangka Belitung, Fery Apriyanto 

BANGKAPOS.COM, BANGKA --Terjadi keterlambatan pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Bangka Belitung untuk Januari yang dibayarkan Februari 2021 belum dicairkan.

TPP biasanya diterima pegawai ASN di atas tanggal 10 setiap bulannya. Namun, hingga Rabu (17/2/2021) belum diterima pegawai Pemprov Babel.

Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Provinsi Bangka Belitung, Fery Apriyanto, mengatakan, keterlambatan pencairan tersebut karena ada beberapa persyaratan yang harus diselesaikan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Babel.

"TPP biasa dibagian di atas tanggal 10, untuk TPP bulan Januari 2021 bayar pada Februari, dengan melihat sebagaimana edaran gubernur ada persyaratan untuk menyelesaikan laporan keuangan 2020," jelas Fery kepada Bangkapos.com, Rabu (17/2/2021) di tempat kerjanya.

Ia mengatakan, sampai sekarang belum ada proses dalam menyesuaikan rincian dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) masing-masing perangkat daerah.

"TPP pertama melalui proses penyesuaian peraturan gubernur dengan rumusan terkait, diatur melalui pergub tentang TPP, menyesuaikan dengan koordinasi, jangan khawatir bagi ASN, karena saat ini masih proses, proses masih berjalan dan berlangsung di perangkat daerah," ujarnya.

Ia menjelaskan, untuk TPP yang belum dibayarkan hanya pada 2021 saja, TPP pada Desember 2020 sudah dibayarkan pada bulan Januari 2021 lalu.

"Selanjutnya TPP Januari 2021 akan dibayarkan Februari 2021, apabila perangkat daerah sudah memenuhi kewajiban sesuai ditetapkan edaran gubernur,  dan salah satunya menyelesaikan laporan keuangan 2020," ujarnya. 

Dia mengatakan, apabila nantinya, selesai penyesuaian DPA pada perangkat daerah untuk laporan keuangan 2020, bersamaan dengan BKPSDMD yang harus sudah membuat edaran persyaratan pencairan agar segera dilakukan usulan untuk pencairan TPP dari perangkat daerah.

"Apabila sudah selesai disampaikan usulan TPP terkait lampiran daerah laporan keuangan 2020 di setiap perangkat daerah dan sudah ada edaran dinas BKPSDMD, terkait persyaratan pencairan, sesuai dengan pergub terkait TPP. Mana yang menyelesaikan lebih dahulu mereka," katanya.

Fery menjelaskan nominal TPP tidak mengalami perubahan masih sama dengan TPP 2020 yang diberikan sesuai dengan kelas jabatan ASN.

"Tidak, nanti disesuaikan dengan TTP 2020, untuk plus dan minus besaran angka TPP menyesuaikan dengan kelas jabatan dan prinsipnya tidak jauh berbeda dengan TPP 2020," ujarnya. (Bangkapos/Riki Pratama)

Penulis: Riki Pratama
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved