Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Perubahan Absensi Pegawai dari Fingertprint ke Manual Pengaruhi Lambatnya Pencairan TPP Pemprov

Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Bangka Belitung mengalami keterlambatan

Penulis: Riki Pratama | Editor: khamelia
Bangkapos.com/Riki Pratama
Kepala BKPSDMD Pemprov Bangka Belitung, Sahirman Jumli. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA --Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Bangka Belitung mengalami keterlambatan hingga Kamis (18/2/2021), diketahui belum juga dicairkan.

Keterlambatan tersebut salah satu faktornya yaitu karena adanya perubahan absensi fingertprint (absen sidik jari) yang beralih menjadi absen manual dilakukan selama pandemi Covid-19 dan pemberlakuan Work From Home (WFH).

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD), Babel, Sahirman Jumli, mengatakan untuk pencapaian kinerja satu di antaranya melalui fingertprint pegawai untuk syarat pemberian TPP.

 "Untuk pencairan TPP itu kan kita berpatok dengan aturan lama, karena saat ini masuk suasana Covid-19, sehingga persyaratan belum dilakukan secara maksimal. Contoh mereka pegawai sebagian Work From Home (WFH) dan masuk syarat fingertprint, karena tidak lagi, sehingga harus manual,  itu syarat disiplin dan kinerja juga," jelas Sahirman Jumli kepada Bangkapos.com, Kamis (18/2/2021) di tempat kerjanya.

Baca juga: Pencairan TPP Molor, ASN Bingung Bayar Cicilan: Istri Ngeluh ke Kami

Dia mengatakan dalam peraturan gubernur diatur mengenai absensi pegawai disesuikan dengan surat edaran selama pandemi Covid-19.

"Begitu, pergubnya untuk diberlakukan secara manual telah kita siapkan, tetapi suasana belum normal maka kita dispensasi. Kita dukung dengan surat edaran, karena susana Covid-19 untuk disiplin kan tidak pakai fingertprint, karena manual. Jadi menunggu rekapan manual, karena kalau fingertprint lebih cepat, antara lain ya itu syaratnya, dan menunggu dari masing-masing OPD,"katanya.

Ia menambahkan keterlambatan pemberian TPP satu di antara penyebabnya, karena cepat tidaknya pengajuan dari masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Babel ke Bakuda dengan segala macam persyaratan yang harus dipenuhi.

"Keterlambatan tergantung pada pengajuan dari OPD masing-masinglah, nah iya. Mengajukan masing-masing OPD ke Bakuda, di lampirkan rekap segala macam, dengan pedoman pergub dan surat edaran terkait dispensasi di masa pandemi,"ujarnya.

Sahirman, juga mengingatkan, dengan belum cairnya TPP diharapkan para pegawai tidak lesu untuk bekerja dan terus beradaptasi dengan kondisi saat ini.

"Pertama kan kita ASN, harus berdaptasi dengan situasi dan kondisi, tidak mengurangi semangat kinerja tidak boleh kurang, harus menyesuaikan di tengah pandemi dan pemberlakuan WFH,"katanya.

Unsur-unsur TPP Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomer 3 tahun 2020 tentang pemberian TPP PNS di Pemprov Babel.

1. TPP diberikan atas hasil penilaian kinerja yang terdiri dari unsur:
a. Produktifitas Kerja dan
b. Disiplin Kerja

2. Unsur Produktifitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki bobot 70% (tujuh puluh persen) dari hasil penghitungan TPP.

3. Produktifitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinilai dari pencapaian target SKP yang dihitung
berdasarkan capaian realisasi catatan kinerja bulanan pada bulan berkenaan.

4.Unsur Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan bobot 30% (tiga puluh persen) dari hasil penghitungan TPP dihitung berdasarkan nilai persentase kehadiran yang
diverifikasi oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian pada masing-masing Perangkat Daerah.
(Bangkapos/Riki Pratama)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved