Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Rencana Pemprov Bangka Belitung Alokasikan Rp 77 Miliar ke Penanganan Covid-19

Pemerintah Provinsi Bangka Belitung kembali diminta untuk melakukan realokasi dana transfer dari pemerintah pusat untuk 2021 ini.

Bangkapos.com/Riki Pratama
Kepala Bappeda Bangka Belitung Fery Insani 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah Provinsi Bangka Belitung kembali diminta untuk melakukan realokasi dana transfer dari pemerintah pusat untuk 2021 ini.

Realokasi tersebut dilakukan dalam upaya membantu penanganan Covid-19 di Provinsi Bangka Belitung yang memerlukan banyak biaya dari pengawalan vaksin, insentif tenaga kesehatan dan hal-hal lainnya.

Hal tersebut, dibahas dalam rapat pimpinan OPD Pemprov Babel bersama Gubernur Babel Erzaldi Rosman dan Wakil Gubernur Abdul Fatah, Rabu (17/2/2021) kemarin, di ruang Pasir Padi kantor gubernur.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Fery Insani, menjelaskan, terkait refocusing tahap pertama ini pemerintah pusat mengamanatkan sekitar 8 persen anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) untuk dialihkan ke penanganan Covid-19.

"Delapan persen dari DAU sebesar Rp 970 miliar itu, maka Rp 77 miliar harus dialokasikan ke program penanganan pandemi Covid-19, mulai dari pengawalan vaksin, insentif tenaga kesehatan dan hal-hal lainnya," jelas Feri Insani

Menurutnya, refocusing di bidang kesehatan akan berdampak ke Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan jika DAU tak tercukupi memenuhi 8 persen tersebut. 

"Kalau tidak bisa juga akan dipenuhi lewat anggaran DID (Dana Insentif Daerah). Namun, dengan refocusing ini tidak akan berpengaruh terhadap pemotongan anggaran di APBD perubahan nantinya berdasarkan konsulatasinya," lanjutnya.

Mantan Sekda Kabupaten Bangka ini juga mengatakan pemerintah pusat terus mendorong pemerintah daerah terkait penggunaan dana alokasi khusus (DAK) fisik dilakukan seoptimal mungkin melalui padat karya dan penggunaan bahan baku lokal, sehingga dapat membantu perekonomian di masyarakat.

Sementara, Gubernur Provinsi Bangka Belitung, Erzaldi Rosman, mengatakan, mereka akan melakukan evaluasi kembali, terkait kegiatan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang harus dibatasi.

"Kita sudah mencoba melakukan proses evaluasi, beberapa kegiatan, tentunya kegiatan yang sudah kita susun karena keterbatasan anggaran, akan terjadi recofusing,"jelas Erzaldi.

Dia mengatakan, terkat permintaan pemerintah pusat yang ingin melakukan recofusing anggaran, maka pemerintah provinsi akan terus melakukan evaluasi dalam pembatasan penggunaan anggaran.

"Terakhir tadi, pusat minta recofusing 8 persen dari DAU dan 30 persen dari DID untuk kegiatan penganggulan Covid,"terangnya. (Bangkapos/Riki Pratama)

Penulis: Riki Pratama
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved