Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Ternyata Ada 1503 Rumah Tidak Layak Huni di Pangkalpinang, 81 RTLH Bakal Dibenahi Tahun 2021

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Pangkalpinang, Miego, Sabtu (20/2/2021) menyebutkan, hingga akhir 2020 lalu tercatat masih ada 1.503 rumah tak

ilustrasi bedah layak huni 

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Pangkalpinang, Miego, Sabtu (20/2/2021) menyebutkan, hingga akhir 2020 lalu tercatat masih ada 1.503 rumah tak layak huni (RTLH) di kota ini.

Kata Miego, program perbaikan RTLH tersebut akan dilakukan di tahun 2021, di mana sumber pendanaannya berasal pada anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Untuk Tahun 2021 dari dana APBD 32 unit rumah dan dari pemerintah pusat menggunakan dana alokasi khusus (DAK) ada 49 unit rumah," kata Miego kepada Bangkapos.com, siang tadi.

Menurutnya, program perbaikan RTLH merupakan salah satu usaha Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam memenuhi kebutuhan hidup layak bagi warganya.

Setiap tahun, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Pangkalpinang, mendapatkan alokasi anggaran dari DAK dan APBD untuk perbaikan rumah tidak layak huni.

Anggaran dari DAK khusus untuk perbaikan rumah tidak layak huni yang kondisinya rusak berat.

Dana APBD Pangkalpinang dipakai untuk perbaikan rumah tidak layak huni yang kondisinya rusak ringan, sedang dan berat.

Hingga Tahun 2021 ada 118.841 hektare kawasan pemukiman di Pangkalpinang.

Perbaikan 1.503 unit rumah tidak layak huni itu akan dilakukan hingga Tahun 2024 mendatang.

"Sejak Tahun 2018 kita sudah mulai mengurangi RTLH, sebenarnya tahun 2020 kemarin kita ada refoucusing jadi untuk perbaikan RTLH tidak ada, nah di Tahun 2021 sampai dengan 2024 nanti semoga ini bisa kita optimalkan hingga Pangkalapinang terbebaskan dari kawasan rumah tak layak huni," ujarnya.

Sementara itu RTLH akan lebih diprioritaskan di kawasan kumuh di Pangkalpinang.

"Banyak kriteria yang bisa kita sebut RTLH dan akan dilakukan perbaikan itu, misal kodinsi atap bocornya, lalu kondisi papan bolong, lalu lantainya tanah dan banyak lagi, termasuk pendapatan dan mata pencairan penguninya juga menjadi penilaian," sebutnya.

Tak hanya mengandalkan, alokasi anggaran dari DAK dan APBD Pemerintah Kota Pangkalpinang saja, kata Miego pihaknya juga gencar mencari corporate aocial responsibility (CSR) dari berbabagai perusahaan agar RTLH di kota ini, teratasi.

"Kita berharap tidak hanya mengandalkan dua sumber anggaran kita tadi saja, tapi juga ada perusahan yang membnatu kita pemerintah kota untuk menetaskan rumah tidak layak huni di Kota Pangkalpinang, agar kita kita bisa merubah wajah-wajah ibukota Provinsi Bangka Belitung ini," katanya. (Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)

Penulis: Andini Dwi Hasanah
Editor: Fery Laskari
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved