Breaking News:

Jangan Salah Ambil Keputusan! Pahami Dulu Baik Buruk Kebijakan Bebas Pajak PPnBM dan DP 0 Persen

Jangan sampai salah ambil keputusan! Pahami dulu plus minus kebijakan bebas pajak PPnBM dan DP 0 persen untuk kredit properti dan kendaraan baru

Editor: Dedy Qurniawan
Aditya Pradifta/ GridOto.com
Jangan Salah Ambil Keputusan! Pahami Dulu Baik Buruk Kebijakan Bebas Pajak PPnBM dan DP 0 Persen- Ilustrasi mobil baru- Suzuki All New Ertiga Sporty Style. 

Dengan DP minimal 25-30%, orang yang mau beli harus menyiapkan setidaknya puluhan juta agar bisa kredit rumah. Hal yang tidak mudah didapatkan sebagian orang yang ingin kredit rumah.

Tetapi, bila tidak diperhitungkan dengan matang, kredit tanpa DP juga memiliki risiko lebih besar.

Apa saja, berikut risiko kredit rumah tanpa DP:

1. Tanpa DP, cicilan rumah semakin besar

2. Semakin cicilannya besar, maka semakin besar pula bunga bank yang harus dibayar

3. Makin kecil cicilan rumah per bulan, maka masa bayar cicilan semakin panjang bisa hingga bertahun-tahun.

Kredit DP nol persen memang memberikan kemudahan bagi kita dalam membeli rumah, tapi bila tanpa perhitungan matang, dan tanpa penghasilan yang cukup, risiko kredit macet dikemudian hari akan semakin besar, dan kita harus kehilangan rumah yang sudah kita cicil beberapa tahun.

Risiko kredit macet ini juga menjadi beban bagi bank.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menjelaskan aturan tersebut berlaku untuk semua jenis properti, baik rumah tapak, rumah susun, serta ruko atau rukan, bagi bank yang memenuhi kriteria rasio kredit bermasalah atau NPL/NPF dibawah 5%.

“Pelonggaran LtV berlaku efektif 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Desember 2021,” kata Perry dalam video virtual, Kamis (18/2/2021).

Perry menambahkan, untuk bank dengan NPL di atas 5% pelonggaran Ltv hanya bisa mencapai 90% hingga 95%, terkecuali untuk pembelian rumah pertama dan rumah susun di bawah tipe 21.

Selain itu, BI juga menghapus ketentuan pencairan bertahap properti inden untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor properti dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko

3. Waspada kredit macet

Sementara itu,  Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak sepakat dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang membolehkan perusahaan pembiayaan untuk memberikan uang muka alias down payment (DP) 0% untuk kredit kendaraan bermotor. 

Menurut Jusuf Kalla, saat ini sudah ada peraturan dari Bank Indonesia yang terkait DP. Jika tidak diterapkan, Wapres khawatir justru bisa meningkatkan kredit macet multifinance. 

"Kan ada aturan BI yang DP itu, kalau DP 0% itu kredit macetnya banyak. High risk, jangan pula begitu," katanya di Hotel Sahid, Senin (14/1).

"Nanti yang kerja debt collector," tutur Wapres.

Sekadar tahu saja, dalam hal ini OJK tidak melarang DP 0% bagi multifinance asalkan risiko kreditnya rendah maksimal 1%.

OJK berharap dengan penerapan DP 0% ini bisa menjadikan stimulus pertumbuhan lebih baik ke ekonomi.

Hal ini karena dengan DP 0% akses masyarakat terhadap pembiayaan multifinance bisa mudah dengan memperhatikan risiko industri.

Di samping itu, OJK berharap implementasi aturan ini tidak menyebabkan rasio pembiayaan bermasalah multifinance mengalami kenaikan. (kontan.co.od/bangkapos.com)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved