Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Turunan UU Cipta Kerja Sudah Terbit, Disnaker Bangka Belitung Segera Sosialisasi Regulasi

Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bangka Belitung (Babel), Harrie Patriadi, Senin (22/2/2021) mengatakan, penerapan turunan Undang-Undang (UU) Cipta

Penulis: Cici Nasya Nita | Editor: Fery Laskari
bangkapos.com / Cici Nasya
Kadisnaker Pemprov Babel 

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bangka Belitung (Babel), Harrie Patriadi, Senin (22/2/2021) mengatakan, penerapan turunan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di Bangka Belitung masih dipelajari dan segera melakukan sosialisasi regulasi.

"Sudah disuruh dowload, kita pelajari, di lapangan sudah mulai mau menyesuaikan dengan itu, selagi menunggu petunjuk teknis," ujar Harrie, siang ini.

Sekadar informasi, pemerintah sudah menerbitkan 49 peraturan pelaksana terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang terdiri atas 45 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden.

UU Cipta Kerja tersebut ada beberapa poin yang mengatur tentang ketenagakerjaan, meliputi :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang  Penggunaan Tenaga Kerja Asing

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

"Penerapan menyesuaikan dengan peraturan, itu PP baru keluar, biasanya PP itu kita masih nunggu dari kementerian juknisnya. Itu baru PP berlaku umum, menjadi patokan untuk UU ke PP, nanti dari kementerian apakah di Pergub atau Perda kan, atau berubah surat edaran dari gubernur," kata Harrie.

Sebelum peraturan pemerintah tentang turunan UU terkait ketenagakerjaan yang baru ini diterapkan, dinas ketenagakerjaan akan melalukan sosialisasi terlebih dulu.

"Itu nanti ada jeda waktu untuk sosialisasi, tidak langsung, ada juknis lagi. Minimal peraturan itu kita sosialisasikan yang utama, diketahui semua pihak. Kalau seandainya ada yang bertabrakan dengan itu agar segera menyesuaikan. Dalam sosialisasi regulasi ada jeda waktu," jelas Harrie.

Ia menegaskan selagi masa tunggu atau jeda waktu yang digunakan untuk sosialisasi, penerapan PP baru mulai diterapkan dan disarankan mengacu pada peraturan pemerintah tersebut.

"Regulasi ini tidak langsung bahasa dalam aturan tata tertib hukum, kalau ada (peraturan -red) lama tetap berlaku tetapi perusahan segera menyesuaikan bila ada perubahan kontrak kerja dan cara kerja yang baru tidak boleh menggunakan yang lama tapi yang ini. Minimal dalam setahun ini sudah tahu, apabila ada kontrak kerja antar pekerja dan perusahaan harus mengacu yang baru, tidak boleh pura-pura tidak tahu. Seandainya mereka tidak tahu, kita ingatkan," jelasnya. (Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved