Breaking News:

Berita Pangkalpinang

17 Izin Lokasi Perairan di Babel Terbit Berdasarkan Perda RZWP3K, Nasibnya Tergantung Omnibus Law

Namun, keberadaan perda RZWP3K, bersamaan dengan lahirnya Undang-Undang tentang cipta kerja atau populer dikenal dengan sebutan Omnibus Law.

TRIBUN MEDAN/DANIL SIREGAR
Pengunjuk rasa melemparkan kembali gas air mata ke aparat kepolisian saat aksi menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law di depan Gedung DPRD Sumut, Medan, Kamis (8/10/2020). Omnibus law berpotensi menggerus Perda RZWP3K Babel karen mengatur hal yang sama. TRIBUN MEDAN/DANIL SIREGAR 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Peraturan Daerah Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) di Provinsi Bangka Belitung telah disahkan satu tahun lalu.

Perda RZWP3K ini, telah mengatur setiap perizinan laut dari 0 hingga 12 mil laut dilakukan ke Pemerintah Provinsi Bangka Belitung.

Namun, dengan keberadaan perda tersebut, bersamaan dengan lahirnya Undang-Undang tentang cipta kerja atau populer dikenal dengan sebutan Omnibus Law.

Undang-undang tersebut juga mengatur soal pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang izinya dikeluarkan pemerintah pusat.

Kasi Pengembangan dan Pemanfaatan Ruang Laut, DKP Babel, Hasti Wahyuni, mengatakan, saat ini mereka telah menjalankan Perda RZWP3K melalui turunan peraturan gubernur, telah mengeluarkan 17 izin yang telah diterbitkan pemerintah provinsi.

"Izin lokasi perairan yang sudah diterbitkan di Pemerintah Provinsi Babel sebanyak 17 izin, seperti izin tambak udang untuk pipa di lautnya, terminal khusus, bangun resort dermaga pariwisata, yang memanfaat ruang laut di luar minyak dan gas bumi, berproses di kita, untuk izin di daratnya masih kabupaten/kota," jelas Hasti kepada Bangkapos.com, Selasa (23/2/2021) di tempat kerjanya.

Dia menjelaskan, sejak Perda RZWP3K nomor 3 tahun 2020 telah dibuatkan turunannya, berupa peraturan gubernur nomor 37 tahun 2020, telah digunakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pengeluaran izin pemanfaatan ruang laut.

"Salah satu amanahnya ada lokasi izin di lokasi perairan, apapaun yang melakukan pemanfaat ruang laut dari 0 sampai 12 mil  lebih dari 30 hari, maka wajib memiliki izin lokasi perairan. Izin itu dikeluarkan pemprov Babel sebagai turunan perda RZWP3K itu," jelasnya.

Disinggung, dengan adanya Undang-Undang tentang cipta kerja apakah menghapus kewenangan dan keberadaan perda RZWP3K yang dimiliki Pemprov Babel, Hasti mengatakan tidak, dan mungkin hanya akan digabungkan.

"Bukan dihapus, setahu saya ada penggabungan dari perda RZWP3K dan RTRW, yang mengatur dari 0-12 mil,  kalau di RTRW mengatur semua di darat, ini mau digabungkan menjadi satu, tata ruang darat dan laut digabungkan," ujarnya.

Dia menjelaskan terkait kewenangan pengeluarkan izin, sampai saat ini masih dilakukan oleh pemerintah provinsi yang menerbitkan izin di perairan di wilayah Bangka Belitung.

"Belum di telaah belum ada arahan terkait kewenangan provinsi, kita tanya ke pusat soal yang izin yang sudah ada, masih proses di provinsi, mereka mengatakan silakan berproses di provinsi,  karena belum ada Peraturan Pemerintah turunannya dan arahan terkait UU Omnibus Low,"ujarnya.

Ia menjelaskan pemerintah pusat juga tidak mungkin bisa mengatur semua provinsi di Indonesia tanpa bantuan pemerintah daerah karena melihat keterbatasan orang.

"Orang pusat cuman beberapa orang, untuk kelanjutan itu seperti apa kita tunggu saja, tapi belum bisa dipastikan, apakah langkah pusat diberikan aturan turunannya atau kita di berikan rekom dan mereka tinggal memberikan izin. Yang pasti pemerintah pusat mengacu ke perda RZWP3K tidak mungkin melihat aturan baru, karena mereka terlibat dalam penyusunan perda itu daei awal tahu seperti apa," katanya.

(Bangkapos.com/Riki Pratama)

Penulis: Riki Pratama
Editor: El Tjandring
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved