Breaking News:

Pansus DPRD Sumbar Usir OPD saat Rapat LHP Penanganan Covid-19 Karena Dianggap Mata-Mata

Dalam rapat tersebut dibahas jual terkait temuan BPK adanya dugaan penyalahgunaan anggaran covid-19 sebesar Rp 49 miliar

(Foto: IST)
Pansus DPRD Sumbar saat melakukan rapat dengan BNPB terkait LHP penanganan Covid-19, Senin (22/2/2021) 

BANGKAPOS.COM, -- Dianggap memata-matai, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sumatera Barat mengusir sejumlah pejabat Pemprov Sumbar.

Para pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sumbar itu hadir dalam rapat saat Pansus membahas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) penanganan Covid-19.

Rapat dilakukan bersama Badan Nasional Penganggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, Senin (22/2/2021).

Pengusiran dilakukan karena pejabat OPD dianggap memata-matai.

Tidak diundang

Wakil Ketua Pansus DPRD Sumbar Nofrizon mengatakan, para pejabat OPD itu tidak diundang dalam rapat.

"Karena tidak diundang dan diduga memata-matai, makanya kita minta mereka keluar ruangan. Ada Kepala Bakeuda, Inspektorat, Dinas Kesehatan, Balitbang dan lainnya," kata Nofrizon, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (23/2/2021).

Dalam rapat itu, pansus menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) penanganan Covid-19.

BPK sebelumnya menemukan adanya dugaan penyalahgunaan anggaran Covid-19 Rp 49 miliar. 

Pansus saat itu berkonsultasi dengan BNPB dan diterima oleh tiga pejabat eselon I BNPB.

Halaman
12
Editor: Hendra
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved