BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Plt  Kabid Tahura Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bangka Barat (Babar) Bambang Yusdianto, membantah adanya pengalihan aset Taman Hutan Raya (Tahura) Menumbing ke pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Menurutnya, sesuai dengan SK dari kementerian terkait, SK Tahura sudah menunjuk pengelolaamnya sudah diserahkan ke Pemerintah Bangka Barat.

"Artinya, kita Bangka Barat boleh melakukan aktivitas kerjasama, untuk kegiatan yang diatas (bukit).
Tapi, walaupun diserahkan ke Bangka Barat, pusat tidak melepas semuanya. Tetap kita berkoordinasi," jelasnya, Selasa (23/2/2021).

Diakuinya hingga saat ini pihaknya memang kekurangan sumber daya manusia (SDM), yang dapat menangani kepentingan bidang di dinas, termasuk soal pengelolaan aset hutan kawasan Menumbing.

"Saya sendiri dibantu 2 PHL. Selain itu sarpras (sarana prasarana-red) juga belum memadai," katanya.

Namun, pengambil alihan aset sendiri bisa saja terjadi, apabila pemerintah pusat melihat ketidaksanggupan pemerintah daerah (pemda) dalam pengelolaan dan penanganan Tahura Menumbing.

"Bisa-bisa memang kalau kita tidak sanggup, diambil pusat kembali," ungkap Bambang.

Dia melanjutkan, sampai saat ini pihaknya dalam 1 hingga 2 tahun ke belakang sudah berusaha menjalankan tugas seperti sebagaimana mestinya.

Diakuinya, sejumlah pembenahan organisasi telah dilaksanakan, sebelumnya penanganan Tahura itu menginduk di satu bidang, tata lingkungan.

"Jadi dibawah seksi saya. Nah kebetulan sekarang sudah dibentuk bidang sendiri. Saya hanya menunggu pelantikan," tutur Bambang.