Breaking News:

Pelantikan Tiga Bupati

Ombudsman Babel Minta Kepala Daerah Baru Dilantik untuk Tingkatkan Pelayanan Publik

Shulby Yozar Ariadhy meminta tiga Bupati dan Wakil bupati yang baru dilantik memperhatikan asas penyelenggaraan pelayanan publik yang baik.

Foto Ist
Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, Shulby Yozar Ariadhy menghadiri acara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah, Bangka Selatan dan Belitung Timur secara daring, Jumat (26/2/2021). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, Shulby Yozar Ariadhy meminta tiga Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik memperhatikan asas penyelenggaraan pelayanan publik yang baik.

Shulby Yozar Ariadhy juga turut menghadiri acara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah, Bangka Selatan dan Belitung Timur secara daring, Jumat (26/2/2021).

Kepala daerah yang dilantik ini meliputi Bupati Kabupaten Bangka Selatan terpilih, Riza Herdavid dengan Debby Vita Dewi, Kabupaten Bangka Tengah, Algafry Rahman dengan Herry Erfian, dan Kabupaten Belitung Timur, Burhanudin dengan Khairil Anwar.

Pelantikan dilaksanakan di Ruang Pasir Padi Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131/966/OTDA tertanggal 15 Februari 2021.

Kegiatan tersebut dihadiri secara langsung oleh undangan dengan jumlah yang terbatas guna mencegah penyebaran Covid-19.

Namun, panitia juga menyediakan sarana konferensi video bagi tamu undangan yang tidak dapat hadir di lokasi pelantikan.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, Shulby Yozar Ariadhy mengatakan pentingnya penyusunan strategi, kebijakan dan program Kepala Daerah Terpilih dengan memperhatikan asas penyelenggaraan pelayanan publik yang baik.

"Dalam survei kepatuhan Ombudsman, semua kabupaten yang Bupati dan Wakil Bupati dilantik pada hari ini mendapat rapor hijau atau status kepatuhan standar pelayanan publik kategori "tinggi"," ujar Yozar dalam rilis.

"Hal ini dapat menjadi modal awal yang sangat baik bagi para kepala daerah tersebut dalam menjalankan pelayanan publik selama lima tahun ke depan di daerah masing-masing."

"Kami harapkan jangan sampai prestasi ini turun menjadi raport kuning atau malah merah. Harapannya semua kabupaten tidak pernah berhenti melakukan perbaikan dalam pelayanan kepada masyarakat," katanya lagi.

Ia menyebutkan tahun 2021 ini Ombudsman Republik Indonesia akan menilai kepatuhan di setiap kabupaten/kota terhadap standar pelayanan publik sesuai UU Nomor 25 tahun 2009.

"Saya yakin Bupati dan Wakil Bupati baru punya semangat yang lebih untuk melakukan pembenahan pelayanan publik serta mendorong munculnya inovasi pelayanan sebagai ciri khas birokrasi yang maju dan modern," kata Yozar.

Bangkapos.com/Cici Nasya Nita

Penulis: Cici Nasya Nita
Editor: El Tjandring
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved