Cerdaskan Budaya Hukum Masyarakat

BANGKAPOS.COM - Penggunaan TIK dalam rangka diseminasi hukum sejalan dengan pengarahan Presiden RI pada pembukaan Konvensi Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh BPHN, bahwa seluruh penyelenggara negara bertanggung jawab terhadap terdiseminasikannya hukum kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga masyarakat memahami hukum secara utuh yang secara langsung merupakan langkah preventif agar tidak terjadi pelanggaran hukum.

Pelanggaran hukum yang terjadi karena lemahnya diseminasi dan penyuluhan hukum menjadi bagian dari tanggung jawab penyelenggara negara. 

Artinya apa, bahwasanya pelaksanaan diseminasi dan penyuluhan hukum merupakan salah satu unsur yang tidak dapat dipisahkan dari penerapan Asas Fiksi hukum yang mengatakan bahwa "setiap orang dianggap tahu hukum".

Penerapan asas fiksi hukum tanpa dukungan sosialisasi hukum yang baik dapat berakibat tidak terlindunginya masyarakat itu sendiri karena masyarakat bisa terjebak dalam pelanggaran yang mungkin dia tidak ketahui dan kehendaki.

Namun, di sisi lain, fiksi hukum ini harus disertai dengan upaya untuk menyebarluaskan informasi hukum kepada masyarakat.

Karena sekali lagi, bahwa sebuah undang-undang atau peraturan yang diundangkan, maka konsekuensinya akan mengikat untuk seluruh lapisan masyarakat.

Padahal, umumnya, pengundangan dalam Lembaran Negara itu sifatnya terbatas.

Belum tentu bisa menjangkau atau terdiseminasi ke seluruh pelosok negeri. 

Dengan demikian, tanpa ada upaya penyebarluasan informasi hukum atau penyuluhan hukum, maka efektivitas hukum akan berkurang. Efektivitas hukum setidaknya membutuhkan tiga prasyarat.

Pertama, aturan-aturan hukum harus dikomunikasikan kepada seluruh masyarakat yang akan terkena akibat dari adanya aturan hukum tersebut;