Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Cegah Pernikahan Dini, Dinas PPA Kota Pangkalpinang akan Maksimalkan Puskaga

Upaya pencegahan yang dilakukan yakni dengan memaksimalkan Pusat Kegiata Keluarga (Puskaga), untuk mensosialisasikan terkait pernikahan.

Kolase | Instagram @sumselreceh & Tribun Sumsel/khoiril
Ilustrasi pernikahan dini 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kasi Pemberdayaan perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Pangkalpinang, Muarofah mengakui pihaknya akan berupaya menghindari terjadinya pernikahan dini atau di bawah umur, Senin (01/03/2021).

Satu diantara upaya pencegahan yang dilakukan yakni dengan memaksimalkan Pusat Kegiata Keluarga (Puskaga), untuk mensosialisasikan terkait pernikahan kepada masyarakat.

"Kami punya puskaga kami akan memaksimalkan ini, untuk sosialisasi kepada Masyarakat. Karena belum banyak masyarakat yang tau, kalau pernikahan itu batasnya berapa atau motif menikah seperti apa," ujar Muarofah.

Sebelumnya melalui UU No. 16/2019 tentang Perubahan atas UU No. 1/1974 tentang Perkawinan telah menaikan usia minimal kawin, pada perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun sama dengan minimal umur bagi laki-laki yakni 19 tahun.

"Masyarakat kita banyak belum paham, tentang pendewasaan usia perkawinan. Ini juga jadi pekerjaan rumah untuk kami, agar kami bisa memberikan pemahaman. Karena harus matang secara emosional, psikologis, kemampuan reproduksi secara kesehatan," jelasnya.

Lebih lanjut Muarofah mengungkapkan adanya pernikahan dini, juga menjadi satu diantara faktor terjadinya perceraian.

"Miris sebenarnya karena kami ini pihak yang melarang, kami ini terlepas dari pengawasan karena karena kewenangan untuk pernikahan bukan di kami. Mereka ini mengabaikan banyak hal, karena belum siapnya pasangan menikah. Psikologi belum siap karena mungkin usianya masih anak-anak, jadi ketika disuruh mikir ekonomi belum siap apalagi keadaan seperti pandemi saat ini," jelas Muarofah.

Sementara itu dari data Pengadilan Agama Kota Pangkalpinang pada 2019 terkait permohonan dispensasi nikah terdapat sembilan perkara dan satu perkara yang ditolak.

Sedangkan pada 2020 terdapat 15 permohonan dispensasi menikah, dengan tiga perkara yang ditolak. (Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy).

Penulis: Rizki Irianda Pahlevy
Editor: nurhayati
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved