Breaking News:

Jokowi Beri Izin Investasi Miras, Apapun Alasannya PP Muhammadiyah Tak Setuju, Minta Segera Dicabut

Sebagai negara yang penduduknya mayoritas muslim dinilai hal yang aneh pemerintah melegalkan yang haram

Editor: Hendra
Bangkapos.com/Resha Juhari
Ilustrasi: minuman keras dimusnahkan 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Pemerintah membuuka izin untuk industri minuman beralkohol (minol) dalam skala besar.

Izin ini dituangkan dalam peraturan presiden (Perpres) Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Terang saja di Indonesia yang mayoritas muslim menimbulkan reaksi.

Salah satunya dari Pengurus Pusat Muhammadiyah yang menyatakan penolakannya terhadap Perpres Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Perpres tersebut dianggap memberi kelonggaran investasi minuman keras di empat provinsi di Indonesia.

Baca juga:

--> Kisruh Partai Demokrat, Polisi Senior Angkat Bicara, Ungkap Keburukan dan Karma SBY Hingga Harus KLB

"Kami menyesalkan dan sangat tidak setuju kepada pemerintah membuka izin untuk industri Minol ini dengan skala besar walaupun hanya di empat provinsi apapun alasannya," ujar Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad kepada Tribunnews.com, Senin (1/3/2021).

Dadang menegaskan bahwa minuman keras haram menurut agama.

Berdasarkan ajaran agama, minuman keras bagi yang memproduksinya, mengedarkannya, dan yang meminumnya termasuk hasil penjualannya.

Menurut Dadang, minuman keras akan memberikan kemudaratan kepada Indonesia.

Minuman keras, menurut Dadang, akan merusak generasi muda.

Baca juga:

--> Ini Daftar Korban Ketegasan Artidjo Alkostar, Tak Ragu Beri Tambahan Berat Hukuman Para Koruptor

"Akibatnya akan lebih luas lagi bukan hanya di empat provinsi tersebut, tapi ke seluruh Indonesia, akan mengganggu bahkan menghambat kualitas SDM muda untuk tumbuh unggul," tutur Dadang.

Dia meminta pemerintah untuk mencabut atau merevisi Perpres Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Pasal yang mengatur tentang minuman keras, menurut Dadang, sebaiknya dihapus.

"Sebagai negara yang penghuninya mayoritas Muslim melegalkan miras adalah sesuatu yang aneh dan buruk sekali bagi citra Indonesia. Saran kami sebaiknya dicabut Perpres nomor 10 tahun 2021 tersebut atau direvisi, dihilangkan pasal miras-nya," kata Dadang.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Tolak Investasi Miras, PP Muhammadiyah Minta Pemerintah Revisi Perpres Nomor 10 Tahun 2021

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved