Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Tahun 2020 Ada 87 SMA/SMK/SLB di Bangka Belitung dapat Dana BOS, Ini Penggunaannya

Dari data Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung, terdapat 87 Sekolah tingkat SMA/SMK/SLB mendapatkan dana BOS di tahun 2020.

Penulis: Riki Pratama
Editor: nurhayati
Bangkapos.com
Ilustrasi dana BOS. Tahun 2020, Ada 87 SMA/SMK/SLB di Bangka Belitung dapat Dana BOS, Ini Penggunaannya 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung, terdapat 87 Sekolah tingkat SMA/SMK/SLB mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di tahun 2020.

Dengan total anggaran BOS reguler Rp 69.673. 410.000 dan paling besar yang mendapatkan dana BOS yakni SMK Negeri 2 Pangkalpinang mencapai Rp 2.469.920.000.

"Untuk tahun ini belum tahu, tergantung kesiapan anggaran pusat yang menyalurkan. Kalau tahun kemaren tahap 1 bulan Februari sudah ditansfer ke sekolah," jelas Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan, Provinsi Bangka Belitung, Tommy kepada Bangkapos.com, Senin (1/3/2021)

Dia menjelaskan berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 8 tahun 2020 telah diatur penggunaan dana BOS.

Dia menyebutkan, aturan itu mengatur soal petunjuk teknis bantuan operasional sekolah reguler, selama masa penetapan Pandemi Covid-19.

Di mana sekolah dapat menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan ketentuan yang telah disampaikan dalam peraturan menteri.

"Seperti sekolah dapat menggunakan dana BOS Reguler untuk pembiayaan anggaran daya dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 huruf 8 dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah. Teknisnya diatur masing-masing sekolah berdasarkan juknis penggunaan," jelas Tommy kepada Bangkapos.com, Senin (1/3/2021)

Selain itu, dana BOS dapat pula digunakan untuk pembiayaan administrasi kegiatan sekolah, serta digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman, seperti disinfectang, masker atau penunjang kebersihan lainya.

"Kalau untuk pengawasannya dilakukan inspektorat yang melalukan pemeriksaan rutin ke sekolah terkait dana BOS,"katanya.

Tommy juga menyampaikan, berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan diatur pula ketentuan pembayaran honor paling banyak 50 persen.

"Pembiayaan pembayaran honor dimaksud diberikan kepada guru yang berstatus bukan aparatur sipil negara dan harus memenuhi persyaratan. Seperti tercatat pada Dapodik per 31 Desember 2019, belum mendapatkan tunjangan profesi dan memenuh beban mengajar, termasuk mengajar dari rumah dalam masa penetapan status kedaruratan Kesehatan masyarakat Covid-19 yang ditetapkan pemerintah pusat," jelas Tommy.

Ia menegaskan, ketentuan penggunaan dana BOS Reguler dilaksanakan sejak April 2020 sampai dengan dicabutnya penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19 oleh pemerintah pusat.

(Bangkapos.com/Riki Pratama)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved