Breaking News:

Berita Pangkalpinang

10 Debitur Jadi Tersangka Korupsi BRI Pangkalpinang, Modus Kredit Tanpa Usaha dan Agunan Tak Jelas

Penyidik Pidsus Kejati Babel kembali menetapkan 10 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit kepada 47 debitur Bank BRI

Bangka Pos / Anthoni Ramli
Konfrensi Pers penetapan 10 tersangka baru oleh Kejati Babel 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Penyidik Pidsus Kejati Babel kembali menetapkan 10 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit kepada 47 debitur Bank BRI Pangkalpinang.

Mereka adalah,  TS, M,  SB,  A,  NA, SK, EI, SD, I,  dan H. 10 orang tersangka baru ini tercatat sebagai debitur di bank BRI tersebut. 

Sebelumnya, penyidik Pidsus Kejati Babel, juga telah lebih dulu menetapkan 10 orang tersangka lainnya. Tercatat, sampai saat ini penyidik telah menetapkan 20 orang tersangka.

Adanya penambahan 10 tersangka baru tersebut, disampaikan Asintel Kejati Babel Johnny William Pardede, disela konfrensi Pers, di kantor Kejati Babel, Selasa (2/3/2021) sore.

" Ada 10 tersangka baru, inisial pertama TS, insial kedua M, tersangka yang ketiga SB, selanjutnya A, NA, SK, EI, SD, I, dan tersangka terakhir H," ujar Johnny didampingi Aspidsus Ketut Winawa dan Kasi Penkum Basuki Raharjo.

Menurut Johnny, peran para tersangka adalah sebagai Debitur dari kantor cabang BRI Pangkalpinang dan Kantor Cabang Pembantu BRI Depati Amir telah bekerja sama dengan Sugianto alias Aloy.

" Dimana modusnya mereka melakukan pinjaman kredit KMK tanpa didukung dengan kegiatan usaha yang jelas dan nilai agunan yang mencukupi," bebernya. 

Adapun Pasal yang disangkakan adalah, Primer Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP

" Subsider Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP," pungkasnya.

Bangka Pos / Anthoni Ramli

Penulis: Antoni Ramli
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved