Breaking News:

Berita Bangka Tengah

2.245 Pegawai Kontrak Kegiatan di Bangka Tengah Sudah Teregistrasi, Kinerja Dinilai Pakai Sistem SKP

Seluruh pegawai kontrak kegiatan (PKK) di Bangka Tengah ini sudah menerima Nomor Register pegawai Kontrak Kerja (NRPKK).

bangkapos.com/Sela Agustika
Kabid Pembinaan dan Informasi Kepegawaian BKPSMD Bangka Tengah Hendri Noviarto 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Badan Kepegawaian Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah (BKPSMD) Bangka Tengah mencatat data jumlah tenaga pegawai kontrak kegiatan (PKK) per Desember 2020 sebanyak 2.245 orang yang tersebar di seluruh instansi pemerintah di Bangka Tengah.

Kabid Pembinaan dan Informasi Kepegawaian BKPSMD Bangka Tengah Hendri Noviarto  mengatakan, total seluruh pegawai kontrak kegiatan (PKK) di Bangka Tengah ini sudah menerima Nomor Register pegawai Kontrak Kerja (NRPKK).

"NRPKK ini sudah ada Pergub-nya Nomor 75 tahun 2020. Jadi setiap OPD wajib melaporkan PKK ini ke kami dan nantinya kami yang akan mengeluarkan NRPKK by sistem,"ungkap Hendri Noviarto kepada Bangkapos.com, Selasa (3/3/2021).

Dia mengungkapkan, penggunaan NRPKK ini berfungsi untuk mempermudah pendataan dan identitas pegawan, data persensi, data penghasilan, dan data dukungan kepegawaian.

"Jumlah PKK di Bangka Tengah ini tersebar untuk guru ada 757,  sedangkan untuk di OPD ada 1000 lebih yang juga tersebar," ucapnya.

Sementara saat ini pihaknya telah menerapkan sistem Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagai dasar penilaian kerja yang nantinya sebagi pertimbangan layak atau tidak dilanjutkan kontrak kerjanya.

"Jadi ini sudah kita terapkan sejak Desember 2020 kemarin, dimana setiap OPD nantinya akan melaporkan SKP ini ke kami setiap satu tahun sekali, sementara untuk teknis laporan dari PKK nya tergantung OPD masing-masing apakah setiap hari atau perbulan," kata Hendri.

Selain itu, saat ini pihaknya juga sedang membuat manajemen PKK yang mengatur hak dan kewajiban apa saja yang di bolehkan dan tidak dibolehkan.

"Jadi saat ini memanjemen hak dan kewajiban PKK, baik hak cuti, kewajiban tugas dan lainnya sehingga ada aturan pasti dan tidak semena-mena karena mereka juga di pemerintah jadi peraturannya kurang lebih hampir sama dengan PNS. Semoga secepatnya bisa diselesaikan dan diberlakukan," tuturnya.

Bangkapos.com/Sela Agustika

Penulis: Sela Agustika
Editor: El Tjandring
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved