Breaking News:

Penegakan Hukum Berita Palsu

Sumber dari segala sumber hukum Negara adalah Pancasila. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua

IAIN SAS Bangka Belitung
Reski Anwar, M.H. Dosen Hukum Pidana, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN SAS Bangka Belitung 

BANGKAPOS.COM -- Sumber segala sumber hukum negara adalah Pancasila. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua perangkatnya yang berkaitan bahkan menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Hukum positif dalam ranah pidana sebenarnya tidak dapat diselesaikan diluar proses pengadilan, namun proses pelaksanaannya dimungkinkan untuk hal-hal tertentu. Meskipun landasan secara formalnya tidak ada namun sering penyelesaiannya melalui diskresi dari aparat penegak hukum, melalui perdamaian kedua belah phak yang berpekara, melalui lembaga adat/ lokal wisdom dan sebagainya.

Saat ini pemerintah sudah menetapkan dan menerapkan beberapa regulasi dalam upaya penegakan hukum untuk menekan polemik hoaks yang sedang marak diberbagai platform. Tahun 2008 lalu, Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik namun sudah berubah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. 

Selain itu, pengaturan mengenai larang hoaks diatur di Pasal 14ayat (1) dan ayat (2) dan 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana ada pada Pasal 311 dan 378 KUHP. Untuk penegakan hukum, berdasarkan terbitnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Maka pada Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) UU ITE, disebutkan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta bagi mereka yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pengaturan ancaman pidana juga disebutkan Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45 A ayat (1), mengenai setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dan, Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 A ayat (2), disebutkan Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selain menggunakan jalur pidana ada upaya alternatif lainnya untuk menyelesaikan melalui jalur mediasi terhadap pelaku hoaks. Institusi Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sebagai sub sistem pertama dalam Proses Peradilan Peradilan memberi kesempatan untuk menyelesaikan perkara melalui jalur Mediasi Penal.

Istilah Mediasi Penal ini untuk pertama kali dikenal dalam peristilahan hukum positif di Indonesia sejak keluarnya Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOP tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) tanggal 14 Desember 2009 serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Kepolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas POLRI. 

Pada surat tersebut disebutkan mengenai langkah-langkah  penanganan kasus melalui Alternative Dispute Resolution, yaitu:

Halaman
12
Editor: Fery Laskari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved