Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Rapat Paripurna Ditunda, Ketua DPRD Kota Pangkalpinang Ingatkan Tentang Moral

Rapat paripurna pembahasan tiga raperda di DPRD Pangkalpinang ditunda karena  para wakil rakyat  yang hadir tidak memenuhi kuorum

Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy
Rapat paripurna ke 12 masa persidangan ke-11 DPRD Kota Pangkalpinang, kini harus ditunda setelah sebelumnya sempat dibuka oleh Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Abang Hertza, Rabu (03/03/2021). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA --  Rapat paripurna pembahasan tiga raperda di DPRD Pangkalpinang ditunda karena  para wakil rakyat  yang hadir tidak memenuhi kuorum pada paripurna ke 12 masa persidangan ke-11 DPRD Pangkalpinang, Rabu (3/3/2021).

Pasalnya dari 30 anggota DPRD Pangkalpinang hanya 16 orang yang hadir sehingga tidak memenuho 2/3 jumlah wakil rakyat yang hadir.

Padahal sebelumnya rapar paripurna ini sudah dibuka oleh Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Abang Hertza, Rabu (03/03/2021).

Dalam rapat paripurna yang juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Sopian rencananya diagendakan untuk keputusan DPRD Kota Pangkalpinang terhadap tiga rancangan peraturan daerah (raperda).

Tiga raperda tersebut yakni perda Kota Pangkalpinang tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Pangkalpinang nomor 11 tahun 2016 tentang ketahanan pangan dan gizi, perda Kota Pangkalpinang tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Pangkalpinang nomor 13 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perhubungan dan perda Kota Pangkalpinang tentang pencabutan beberapa peraturan daerah Kota Pangkalpinang lingkup penataan ruang.

"Karena tidak kourumnya dari anggota DPRD, jadi akan ditinjau lagi oleh banmus untuk kapan tergantung banmusnya. Kita mengimbau kepada dewan kalau ada paripurna hadir, masalah setuju tidak setuju ada di forum jangan sampai ada istilah boikot," tegas  Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Sopian saat dikonfirmasi terkait ditundanya rapat paripurna.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Abang Hertza menjelaskan rapat paripurna terhadap tiga raperda ditunda bukan batal.

"Hal yang biasa karena didalam tara tertib paripurna, pengambilan keputusan itu harus dihadiri 2/3 hadir secara fisik. Mungkin ada kesibukan kawan DPRD maka rapat tidak forum, hanya dihadiri secara fisik 16 orang. Rapat ini bukan batal tapi ditunda, dan akan dijadwalkan banmus dan setelah itu dijadwalkan paripurna," jelas Abang Hertza.

Dengan ditundanya tiga raperda, Abang Hertza mengatakan tidak akan menggangu kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dalam menjalankan tugasnya.

"Hal ini masih normatif, alasannya kembali ke pribadi masing-masing. Bahwa ini ditunda juga dak masalah dan tidak mengganggu kinerja. Raperda sebetulnya tinggal menjadi syarat untuk OPD melaksanakan tugas, tapi raperda ini tinggal legitimasi untuk di paripurna," ucapnya.

Namun Abang Hertza  secara tegas mengatakan, perlunya tanggungjawab moral, terkait ditundanya rapat paripurna kali ini.

"Perlu kita bawahi ada tanggungjawab moral kepada anggota DPRD, yaitu menghadiri rapat paripurna atau kegiatan di DPRD. Satu hal yang harus digaris bawahi ada beban moral, kepada seluruh anggota dan ini harus diprioritaskan," ungkap Abang Hertza. (Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy)

Penulis: Rizki Irianda Pahlevy
Editor: nurhayati
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved