Breaking News:

Update KLB Partai Demokrat, Ini Alasan KLB Ilegal dan Inkonstitusional Harus Dibubarkan Demi Hukum

Update KLB Partai Demokrat, Ini Alasan KLB Ilegal dan Inkonstitusional Harus Dibubarkan Demi Hukum

Penulis: Teddy Malaka (CC) | Editor: Ardhina Trisila Sakti
Tribunnews/JEPRIMA
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 

BANGKAPOS.COM -- Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat terus bergulir. Pengurus Partai Demokrat yang saat ini dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono beraksi.

Partai Demokrat mengeluarkan pernyataan di laman resmi demokrat.or.id.

Pernyataan itu dikeluarkan Oleh: Dr. Didik Mukrianto dengan judul 'KLB Ilegal dan Inkonstitusional Harus Dibubarkan Demi Hukum'.

Berikut isi pernyataan: 

Jika benar ada upaya Gerakan Pengambilalihan Kepimpinan Partai Demokrat (GPK PD) dengan mekanisme Kongres Luar Biasa (KLB) yang dilakukan saat ini, dapat dipastikan bahwa gerakan tersebut adalah gerakan yang Ilegal.

Mengapa? Meskipun KLB adalah salah satu forum yang konstitusional, namun bila ada pihak-pihak yang ingin melakukan KLB saat ini, dapat dipastikan itu gerakan Inkonstitusional, karena sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat pelaksanaan KLB hanya dapat dilaksanakan atas permintaan Majelis Tinggi Partai atau minimal 2/3 jumlah DPD dan 1/2 jumlah DPC dan disetujui oleh Majelis Tinggi Partai.

Saat ini DPD dan DPC se Indonesia tetap solid bersama Ketum AHY dan tegas menolak KLB. Belum lagi Majelis Tinggi tidak mungkin dan tidak pernah mengeluarkan persetujuan apa pun terkait dengan pelaksanaan KLB tersebut. Mustahil KLB dapat dilakukan;

Baca juga: Moeldoko Hingga Marzuki Alie Disebut Caketum Terkuat Gantikan AHY, KLB Partai Demokrat Mulai Digelar

Berdasarkan hal tersebut, jika seandainya KLB itu dipaksakan dan dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hak serta kewenangan secara sah, apalagi dilakukan oleh dan melibatkan pihak eksternal, maka bukan hanya melanggar hukum tapi lebih jauh dari itu, bisa membahayakan tatanan demokrasi kita.

Pemerkosaan hukum dan demokrasi demikian harus dihentikan dan dibubarkan karena selain menciderai prinsip negara hukum yang demokratis seperti Indonesia, juga bisa membuat kerusakan permanen dalam tatanan demokrasi dan membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam kondisi demikian Negara dan pemerintah harusnya hadir melindungi pihak-pihak yang sah secara hukum, menegakkan keadilan dan menindak pihak-pihak yang sengaja melakukan perusakan.

Halaman
12
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved