Breaking News:

Moeldoko Berpeluang dapat SK Menkumham, Pengamat Nilai Tergantung dengan Jokowi

KLB Partai Demokrat lancar-lancar saja, tidak ada intervensi pemerintah. Pengamata menilai Moeldoko berpeluang dapat SK Menkumham

Editor: Hendra
KOMPAS.com Kristianto Purnomo / Biro Pers Istana Kepresidenan Rusman
Moeldoko dan AHY 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA, -  Polemik di Partai Demokrat dengan adanya Kongres Luar Biasa (KLB) terus memanas.

Dari hasil KLB yang digelar di Medan, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dipilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.

Sontak hal ini membuat Partai Demokrat dibawah Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bereaksi tegas.

Bahkan dengan terang-terangan menyebut Moeldoko adalah Ketua Umum Partai Demokrat abal-abal atau ilegal.

Baca juga:

--> Siapakah Ketua Umum Partai Demokrat yang Sah? Ini Pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD

Lalu apakah bisa Moeldoko mendapat keputusan resmi dari pemerintah atau Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (SK Kemenkumham).

Pengamat Politik Hendri Satrio menilai Partai Demokrat kubu kontra Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) atau versi Moeldoko masih memiliki peluang.

Adapun kubu tersebut telah menggelar Kongres Luar Biasa (KLB).

Dalam KLB telah menetapkan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum.

"Tetap ada (peluang) karena kan Moeldoko adalah pejabat pemerintah," kata Hendri kepada Kompas.com, Sabtu (6/3/2021).

Hendri mengatakan, kemungkinan SK Kemenkumham tidak akan turun jika Moeldoko tidak direstui Presiden Joko Widodo menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved