Breaking News:

Siapakah Ketua Umum Partai Demokrat yang Sah? Ini Pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD

Pemerintah akan melanggar ketentuan pasal 9 Undang-Undang (UU) Nomor 9 tahun 1998 tentang kebebasan menyatakan pendapat jika menghalangi pertemuan

Editor: Hendra
Tribunnews/Irwan Rismawan
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Selasa (19/11/2019). Artikel ini telah tayang di serambinews.com dengan judul Mahfud MD: Tidak Ada Ulama yang Dikriminalisasi, Jika Ada Secepatnya Saya Bebaskan, https://aceh.tribunnews.com/2020/12/24/mahfud-md-tidak-ada-ulama-yang-dikriminalisasi-jika-ada-secepatnya-saya-bebaskan?page=all. Editor: Faisal Zamzami 

BANGKAPOS.COM, JAKARTAKetua Umum Partai Demokrat kini ada 2 orang yakni Moeldoko versi Kongres Luar Biasa (KLB) dan Agus Harimurti Yudhoyono.

Lalu benarkan Moeldoko yang merebut kursi Ketua Umum Partai Demokrat melalui KLB dinilai sah?

Ataukah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah masih Agus Harimurti Yudhoyono?

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memberikan pernyataan terkait Ketua Umum Partai Demokrat yang memiliki 2 versi ini.

Mahfud menyatakan sampai dengan saat ini pemerintah menganggap belum ada Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang Sumatera Utara.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) buka suara atas Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang diselenggarakan di Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). Moeldoko jadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB, SBY: Perebutan Kepemimpinan yang Tidak Terpuji, Jumat (5/3/2021).
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) buka suara atas Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang diselenggarakan di Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). Moeldoko jadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB, SBY: Perebutan Kepemimpinan yang Tidak Terpuji, Jumat (5/3/2021). (Kolase Tangkap Layar Kompas TV)

Menurutnya, sampai saat ini pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi dari Partai Demokrat terkait KLB tersebut.

"Sampai dengan saat ini pemerintah itu menganggap belum ada kasus KLB Partai Demokrat. Kongres Luar Biasa. Karena kan kalau KLB mestinya ada pemberitahuan resmi sebagai KLB, pengurusnya siapa.

Sehingga yang ada di misalnya di Medan itu ya kita anggap sebagai temu kader yang itu tidak bisa dihalangi," kata Mahfud dalam keterangan video yang disampaikan Tim Humas Kemenko Polhukam pada Sabtu (6/3/2021).

Namun demikian, kata Mahfud, pemerintah akan melanggar ketentuan pasal 9 Undang-Undang (UU) Nomor 9 tahun 1998 tentang kebebasan menyatakan pendapat jika menghalangi pertemuan tersebut.

Dalam UU tersebut, kata Mahfud, dikatakan bahwa boleh orang berkumpul mengadakan di tempat umum itu asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu di antaranya pertemuan bukan dilakukan di Istana Negara, tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, atau arena obyek vital. 

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved