Breaking News:

Berita Pangkalpinang

DPD/DPC Partai Demokrat Se-Bangka Belitung Minta Menkumham Tolak Hasil KLB Deli Serdang

DPD dan DPC Demokrat se-Bangka Belitung, mendatangi KanwilKemenkumham Bangka Belitung menyerahkan surat pernyataan sikap menolak KLB.

Penulis: Antoni Ramli
Editor: El Tjandring
Bangka Pos/Anthoni Ramli
Seluruh pengurus DPD dan DPC Demokrat se Bangka Belitung, mendatangi Kantor Wilayah (Kanwil) Kementrian Hukum Dan Ham (Kemenkumham) Babel disertai penyampaian surat pernyataan sikap yang diterima perwakilan Kanwil Kemenkumham Babel, Zumadi. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Terpilihnya kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko,  sebagai Ketua Umum (Ketum)  Demokrat, hasil keputusan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumut pada Jumat (5/3/2021) lalu, memantik reaksi pengurus DPD dan DPC partai Demokrat Bangka Belitung.

Senin (8/3/2021) seluruh pengurus DPD dan DPC Demokrat se-Bangka Belitung, mendatangi Kantor Wilayah (Kanwil) Kementrian Hukum dan Ham (Kemenkumham)  Bangka Belitung disertai penyampaian surat pernyataan sikap. Surat pernyataan sikap tersebut diterima perwakilan Kanwil Kemenkumham Babel, Zumadi.

Kedatangan Kader DPD/DPC Partai Demokrat tersebut sebagai bentuk

penolakan terhadap KLB di Deli Serdang,  Sumatera Utara sekaligus isyarat dukungan terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

Sekretaris DPD Partai Demokrat Babel, Rosman Burhan, menyebut kedatangan pengurus DPD/ DPC partai Demokrat ke Kanwil Kemenkumham Babel, guna menyampaikan aspirasi dan bentuk dukungan moril terhadap gerbong kepemimpinan ketum AHY.

Di kesempatan itu, kader partai besutan SBY tersebut, meminta Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly, menolak hasil KLB di Deli Serdang,  Sumatera Utara, yang santer belakangan ini.

Mereka menilai, hasil KLB tersebut tidak sesuai dengan Aturan Dasar Rumah Tangga (ADRT) partai Demokrat, yang telah disahkan Yasonna H Laoly tahun 2020 lalu.

"Kedatangan kami ini untuk menyampaikan aspirasi. Dimana Kami dari pengurus DPD Partai Demokrat Babel dan seluruh ketua DPC se-Babel Bangka Belitung, memohon kepada menkumham supaya tidak mengesahkan hasil KLB Deli Serdang. Karena itu sudah melanggar ADRT yang sudah disahkan Menkumham 2020, sehingga yang sah adalah gerbong Ketua Umum Bapak AHY," tegasnya.

Sebab lanjut Rosman Burhan, KLB partai Demokrat Deli Serdang, tidak dihadiri 34 ketua DPD se Indonesia. Begitu juga dengan 514 ketua DPC partai Demokrat se Indonesia, yang juga tidak satupun menghadiri KLB tersebut.

"Jadi jumlah ketua DPD yang sah ada 34, dari jumlah itu tidak ada satupun yang hadir. Sama halnya dengan sikap 514 ketua DPC Demokrat se Indonesia tidak ada yang menghadiri KLB. Jadi tidak adanya legalitasnya. Dan bagi kami Ketum AHY adalah harga mati," pungkasnya.

bangka pos/a ramli

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved