Breaking News:

Berita Kriminal

Jaksa Tahan Mantan Pimpinan BPRS Cabang Toboali, Status Tersangka Korupsi Bersama Nasabah

Tak butuh waktu lama bagi Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus)  Kejati Babel, mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) di Tubuh Bank

bangkapos.com
Konfrensi Pers Kejati Babel soal Tipikor Oknum BPRS Toboali.(Bangkapos.com/Antoni) 

BANGKAPOS.COM , BANGKA - Tak butuh waktu lama bagi Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus)  Kejati Babel, mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) di Tubuh Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Cabang Toboali, Kabupaten Bangka Selatan (Basel).

Setelah, mengumumkan status kasus dugaan korupsi BPRS Cabang Toboali, naik dari penyelidikan ke penyidikan, Rabu (23/2/2021) lalu, selang dua pekan kemudian, penyidik langsung mengantongi dua nama tersangka.

Dua nama tersangka tersebut, disampaikan Asintel Kejati Bangka Belitung, Johnny William Pardede, pada konfrensi Pers, di Gedung Pidsus Kejati Babel, Senin (8/3/2021) malam.

Menurut Johnny, Kedua tersangka adalah inisial E dan inisial NN. Tersangka inisial E, merupakan Pimpinan BPRS Cabang Toboali yang telah melakukan penyalahgunaan kewenangan pemberian fasilitas pembiayaan  (kredit) kepada 22 nasabah pada Tahun 2028 sampai Tahun 2009.

"Sementara NN merupakan nasabah yang menyalahgunakan kewenangan dalam pemberian fasilitas pembiayaan (kredit)  pada BPRS Cabang Toboali Tahun 2008 sampai dengan 2009," ujar Johhny yang pada kesempatan itu didampingi Asisten Tindak Pidana Khusus (Adpidsus) Ketut Winawa dan Kasi Penkum Basuki Raharjo.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, keduanya langsung ditahan dan dititipkan di sel tahanan Polres Pangkalpinang.

"Keduanya langsung ditahan  kami titipkan ke sel tahanan Polres Pangkalpinang," tegas Johnny.

Menurut Johhny,  keduanya disangkakan melanggar pasal primair, Pasal 2 Ayat 1 (jo)  Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas  Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi  jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

"Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas  Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi  jo Pasal 55 Syat (1) ke 1 KUHP," katanya. (Bangkapos.com/Antoni)

Penulis: Antoni Ramli
Editor: Fery Laskari
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved