Breaking News:

Ketika Din Syamsuddin 'Terusik', Pertanyakan Ada Tidak Restu Jokowi Terkait Moeldoko di KLB Demokrat

"Jika Presiden Joko Widodo mengizinkan atau memberi restu maka dapat dianggap Presiden telah mengintervensi sebuah partai politik dan merusak ..."

KOMPAS.com Kristianto Purnomo / Biro Pers Istana Kepresidenan Rusman
Moeldoko dan AHY. - Moeldoko menduga ia dituding terlibat rencana kudeta Demokrat karena para kader pernah mendatangi rumahnya untuk curhat. 

Ketika Din Syamsuddin 'Terusik', Pertanyakan Ada Tidak Restu Jokowi Terkait Moeldoko di KLB Demokrat

BANGKAPOS.COM, JAKARTA -- Sampai saat ini pemberitaan mengenai kudeta Partai Demokrat dan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko jadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB), yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara ( Sumut ), masih jadi perbincangan publik.

Terkait KLB Demokrat ini, Din Syamsuddin yang merupakan Guru Besar Pemikiran Politik Islam FISIP UIN Jakarta M. angkat bicara.

Din Syamsuddin pun mengaku terusik sebab KLB tersebut menciptakan kegaduhan nasional dan mengganggu tatanan demokrasi Indonesia.

"KLB itu menampilkan atraksi politik dan tragedi demokrasi yang fatal," ujar Din Syamsuddin, dalam keterangannya, Senin (8/3/2021).

Pelaksanaan KLB itu, kata dia, membuktikan bahwa upaya pendongkelan terhadap kepemimpinan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sempat dibantah oleh pihak yang dituduh sebagai pelaku ternyata bukan isu apalagi rumor.

Baca juga: Ngeri, Bupati Cantik yang Setia AHY ini Siap Kirim Santet ke KSP Moeldoko, Begini Jelasnya

Baca juga: Mayangsari yang Dicap Senior Pelakor Blak-blakan di Depan Maia Estianty: Aku Juga Manusia Biasa

Baca juga: Max Mendadak Geram Tak Bisa Jawab Tantangan Andi Mallarangeng: Anda Hantu Belau yang Baru Masuk. . .

"Bantahan itu telah berfungsi semacam self fulfilling prophecy atau hal yang diciptakan untuk menjadi kenyataan," kata Din Syamsuddin.

Menurutnya, pelaksanaan KLB itu tidak berizin dan tidak sesuai dengan AD dan ART Partai Demokrat.

Bahkan bertentangan dengan paradigma etika politik berdasarkan Pancasila.

Oleh karena itu, Din Syamsuddin juga mempertanyakan apakah keterlibatan Moeldoko pada KLB tersebut sudah seizin Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) sebagai atasannya atau tidak.

Halaman
12
Editor: Asmadi Pandapotan Siregar
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved