Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Tolak KLB Deli Serdang, Ini Isi Pernyataan sSkap DPD Demokrat Bangka Belitung ke Yasonna H Loaly

Pengurus DPD partai Demokrat Bangka Balitung, menyerahkan surat pernyataan sikap penolakan hasil KLB Deli Serdang

Penulis: Antoni Ramli
Editor: nurhayati
Bangkapos.com/Anthoni Ramli
Pengurus DPD partai Demokrat Bangka Balitung, menyerahkan surat pernyataan sikap penolakan hasil KLB Deli Serdang, ke Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Babel, Senin (8/3/2021) 

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Pengurus DPD partai Demokrat Bangka Balitung, menyerahkan surat pernyataan sikap penolakan hasil KLB Deli Serdang, ke Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Bangka Belitung, Senin (8/3/2021)

Surat pernyataan sikap tersebut disampaikan, Ketua DPC partai Demokrat Kabupaten Bangka Tengah,  Maryam yang juga sebagai anggota DPRD Bangka Tengah kepada perwakilan Kanwil Kemenkum Zumadi.

"Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak Yasonna, untuk dapat menolak atau tidak mengesahkan permohonan susunan pengurus dan AD/ART dari hasil KLB Partai Demokrat versi GPK-PD (Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat) di Kabupaten Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, yang menjadikan Bapak Moeldoko sebagai Ketua Umum,"  ungkap Maryam membacakan isi surat pernyataan sikap pengurus DPD/DPC demokrat tersebut.

Pihaknya pun menyampaikan sejumlah bahan pertimbangan penolakan dan menyampaikan Menkumham Yasonna H Laoly supaya menolak hasil keputusan KLB tersebut dengan alasan sebagai berikut

Pertama, KLB Deli Serdang adalah ilegal dan inkonstitusional karena tidak memenuhi syarat AD/ART Partai Demokrat. Tidak ada pemilik hak suara yang sah yang hadir dalam KLB tersebut.

Sangat nyata dan terang bahwa KLB Deli Serdang mengangkangi dan memperkosa hak-hak pemilik suara yang nyata-nyata memiliki kewenangan yang sah menurut AD/ART.

Kedua Kongres Partai Demokrat ke V di Jakarta tahun 2020 sudah memutuskan secara aklamasi terpilihnya AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang SK Kepengurusan Partai Demokrat dan AD/ART telah disahkan oleh Kemenkumham.

Maka dari itu, kami meyakini Menkumham mengetahui dan memahami secara utuh isi AD/ART dan syarat KLB serta Kepengurusan Partai Demokrat yang sah. Mendasarkan kepada syarat KLB dalam AD/ART dan susunan kepengurusannya tersebut, maka demi hukum, Menkumham juga dapat mengetahui bahwa KLB tersebut ilegal dan inkonstitusional;

"Dan ketiga KLB versi Deli Serdang bukan saja terkait dengan pengambilalihan kepemimpinan secara paksa dan melawan hukum, namun lebih jauh dari itu merupakan suatu proses membunuh atau setidak-tidaknya menciderai demokrasi, mengganggu kedaulatan partai dan bahkan membahayakan kehidupan politik, berbangsa, bernegara dan bermasyarakat," tegas Maryam.

(Bangkapos.com/Anthoni Ramli)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved