Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Pertengahan Maret BBM Premium di Pangkalpinang Bakal Dihapuskan, Digantikan Pertalite Harga Khusus

Pemerintah berencana akan menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis premium. 

Penulis: Riki Pratama | Editor: nurhayati
Bangkapos.com/Riki Pratama
Kabid Energi Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bangka Belitung, Erman Budiman 

PANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah berencana akan menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis premium. 

BBM Premium akan dihapus sejalan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2017 mengenai batasan Research Octane Number (RON).

Rencananya, BBM premium akan dihapus dari wilayah Pulau Jawa, Madura, Bali termasuk di Bangka Belitung.

Kabid Energi Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bangka Belitung, Erman Budiman, mengatakan, belum mendapatkan pernyataan resmi dari Kementrian ESDM terkait penghapusan penggunaan BBM premium di Bangka Belitung.

Ia mengatakan, walaupun belum ada pemberitahuan, mereka tetap mendukung terkait upaya penghapusan BBM jenis premium, karena dalam upaya mendukung program pemerintah bebas dari polusi atau langit biru.

"Belum ada pernyataan resmi dari Kementrian ESDM, tetapi memang ini beberapa negara di Asia Tenggaran termasuk kita sendiri menggunakan BBM dengan nilai oktan 88, negara lain tidak pakai lagi, karena tingkat polusi masih tinggi," ungkap Erman, kepada Bangkapos.com, Selasa (9/3/2021) di tempat kerjanya.

Dia menjelaskan penggunaan BBM jenis premium di Bangka Belitung diakuinya masih banyak diperlukan, sehingga apabila dihapuskan harus bisa disamakan harga premium dan pertalite nantinya.

"Penggunaan premium masih banyak,kita harapkan harganya pertalite sama dengan premium. Kalau dari kami tanya ke masyarakat kadang ada suka pakai premium, atau memang mereka belum familiar dengan pertalite karena premium lebih murah," katanya.

Erman mengatakan mereka akan mendukung terkait upaya pemerintah yang akan melakukan penghapusan BBM jenis premium.

"Kita mendukung dari pemerintah supaya tidak terjadi penambahan biaya, kita harap harga pertalite sama dengan premium, termasuk kouta sendiri harus disamakan dengan premium sekarang kalau bisa disamakan harga premium biar tidak terbebani, jangan memaksa menjual barang sesuatu memberatkan masyarakat," ujarnya.

Halaman
12
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved