Breaking News:

Pilar Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

yang sesuai dengan keadaan masyarakat saat ini guna mencapai tujuan nasional perlindungan sosial serta kesejahteraan soaial.

Pilar Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia
IAIN SAS Bangka Belitung
Reski Anwar, M.H. (Dosen Hukum Pidana, Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN SAS Bangka Belitung)

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Pembaharuan hukum pidana pada penegakan hukum merupakan kebijakan (policy) bagian erat dengan kebijakan kriminal (criminal policy) dan kebijakan sosial.

Pembaharuan hukum pidana pada prinsipnya merupakan bagian dari upaya peninjauan dan pembentukan (reorientasi dan reformasi) untuk membangun  substansi hukum dalam rangka menciptakan penegakan hukum yang sesuai dengan keadaan masyarakat saat ini guna mencapai tujuan nasional perlindungan sosial serta kesejahteraan soaial.

Ide pokok pada pembaharuan hukum pidana juga merupakan bagian dari upaya peninjauan dan penilaian kembali pokok pemikiran atau ide dasar atau nilai sosio filosofik, sosio politik dan sosio kultural.

Ide dasar tersebut yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum pidana. Perlu penegasan kembali bahwasannya bukanlah pembaharuan jika orientasinya ide pokok dari hukum pidana yang dicita-citakan sama dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah WvS (Wetboek van Strafrecht).

Bisa dipastikan pembaharuan hukum pidana dirumuskan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan, serta pendekatan yang berorientasi pada nilai-nilai pancasila.

Maka dari itu sudah barang tentu pembaharuan hukum pidana bersumber pada ide dasar Pancasila, yang dimana didalamnya mempunyai landasan nilai kehidupan bangsa indonesia yang dicita-citakan dan digali untuk kesejahteraan rakyat. Konsep pembaharuan hukum pidana (sistem hukum pidana materiil dan asas-asasnya) yang sedang diperjuangkan pada saat ini, maka haruslah berlandaskan pada pokok pemikiran/ide yang disebutkan diatas

Secara prinsip, ide tersebut cukup diberi sebutan ide keseimbangan. Ide keseimbangan ini sering dikemukakan oleh Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H. diberbagai forum ilmiah, yakni :

Pertama, keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum dan kepentingan individu; 
Kedua, keseimbangan antara perlindungan/ kepentingan pelaku tindak pidana (ide individualisasi pidana) dan korban tindak pidana;

Ketiga keseimbangan antara faktor objektif (perbuatan/lahiriah) dan subjektif (orang/ sikap batin), biasa disebut ide daad-dader strafrecht.

Keempat, keseimbangan antara kriteria formal dan materiil.

Kelima, keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan/fleksibillitas dan keadilan.

Keenam keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai universal.

Selanjutnya, ide keseimbangan tersebut diwujudkanlah kedalam tiga permasalahan pokok hukum pidana atau tiga pilar pembahruan hukum pidaba.

Tiga yaitu dalam masalah tindak pidana (criminal act), masalah kesalahan/pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility), serta masalah pidana dan pemidanaan (punishment and treatment system).

Penulis : Reski Anwar, M.H.
Dosen Hukum Pidana 
Prodi Hukum Keluarga Islam 
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN SAS Bangka Belitung

Editor: nurhayati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved