Breaking News:

Penegakan Hukum Vaksin Palsu Ditinjau Dari Undang-undang Kesehatan

Bagaimana penegakan hukum vaksin palsu ditinjau dari Undang-undang Kesehatan? Berikut penjelasan Dosen Hukum Pidana Program Studi Hukum Keluarga Islam

IAIN SAS Bangka Belitung
Reski Anwar, M.H, Dosen Hukum Pidana, Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN SAS Bangka Belitung. 

BANGKAPOS.COM - Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28H menegaskan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Pengaturan lebih lanjut mengenai kesehatan merujuk ke dalam Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi: Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata dan nondiskriminatif.

Namun bagaimana jika vaksin yang diterima merupakan vaksin yang bukan aslinya atau palsu.

Dari sini persoalan mulai timbul, siapakah yang harus bertanggungjawab (criminal responsibility). 

Berbicara tentang pertanggungjawaban hukum pidana, maka perlu ditelisik terlebih dahulu dari sudut pandang tindak pidana kesehatan, tindak pidana umum dan mekanisme pertanggungjawabannya.

Pada ranah itulah nantinya bisa meminta pertanggungjawaban dan dapat dilihat bagaimana peran dari masing-masing actor (dader) dalam hukum pidana.

Untuk menentukan bagaimana peran dan tanggungjawab pidana masing-masing pelaku (dader), maka harus bisa memetakan bagaimana pola rangkaian terjadinya tindak pidana.

Dari ranah inilah, maka bisa menjangkau tanggung awab hukum baik dilihat dari kesengajaan/dolus maupun kelalaian atau culpa dari masing-masing ranah dalam rangkaian tindak pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana pada pelaku peredaran vaksin palsu Jika ditelisik dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pertama adalah Rumah sakit maupun bidan/klinik ditentukan yang terindikasi menerima vaksin palsu. 

Selanjutnya nanti secara politik, dapat diminta pertanggungjawaban kepada lembaga kesehatan di Indonesia, seperti Menteri Kesehatan dapat dimintai pertanggungjawaban mengapa persoalan begitu penting menjadi teledor dan luput dari pengawasan.

Halaman
12
Penulis: Iklan Bangkapos
Editor: M Ismunadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved