Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Perangkat Desa dan Warga Kotawaringin Datangi Polda Babel, Pertanyakan 600 Ha IUP PT Sawindo Kencana

Sejumlah perangkat desa, BPD dan Tokoh Masyarakat  (Tomas) kota Waringin, Kabupaten Bangka, mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (

Bangkapos.com/Anthoni Ramli
Kuasa Hukum warga Jailani bersama sejumlah perangkat desa, BPD dan Tokoh Masyarakat (Tomas) kota Waringin, Kabupaten Bangka, mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Babel, Rabu (17/3/2021) siang 

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Sejumlah perangkat desa, BPD dan Tokoh Masyarakat  (Tomas) Kotawaringin, Kabupaten Bangka, mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus)  Polda Bangka Belitung, Rabu (17/3/2021) siang.

Kedatangan mereka, berkaitan dengan laporan tahun 2017 lalu,  tentang tindak pidana khusus masalah perkebunan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 khususnya pasal 105 yaitu perkebunan harus mempunyai Izin Usaha Perkebunan (IUP)

"Kami dengan Sekdes Kotawaringin, tokoh masyarakat ketua BPD,  mendatangi krimsus Polda Babel ini, berkaitan dengan laporan kami tahun 2017. Kaitan laporannya adalah tentang tindak pidana khusus masalah perkebunan uu 39 tahun 2014 khususnya pasal 105. Yaitu perkebunan harus mempunyai IUP. Sedangkan PT Sawindo kencana ini menguasai 600 hektar lahan di desa Kota Waringin di bangun dari 1997 sampai saat ini tidak memiliki IUP," jelas Kuasa Hukum warga kota Waringin, Jailani Hasim, di Mapolda, Rabu (17/3/2021)

Menurut Jailani, tahun 2017 lalu Gubernur Bangka Belitung, pernah berkirim surat dan meminta PT Sawindo, mengeluarkan IUP.

Pihak PT Sawindo, memberikan jawaban  dengan ajukan permohonan untuk mengeluarkan IUP, kemudian ditanggapi pihak PTSP dengan mengeluarkan izin perluasan.

Sementara di dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan)  nomor 98 tahun 2013, pihak perusahaan diminta mengeluarkan IUP paling lambat satu tahun setelah terbitnya Permentan Nomor 98 Tahun 2013.

"Sedangkan IUP mereka itu dikeluarkan sudah lewat dari apa yang dicantumkan didalam pasal 57 Permentan tahun 1998. Lalu izin perluasan itu kami ajukan Keberatan kepada pihak Komisi Ombudsman Perwakilan Bangka Belitung. Oleh komisi ombudsman, izin perluasan yang dikeluarkan oleh PTSP dinyatakan mal administrasi artinya cacat hukum," kata Jailani.

"Dan pihak krimsus menangapi laporan kami ini, supaya kami untuk memperbarui dan menyampaikan bukti-bukti secara tertulis tentang hasil keputusan komisi ombudsman tersebut dan paling lambat hari Selasa tanggal 22 bulan ini juga akan kami ajukan ke krimsus," lanjutnya.

Sementara, Manager PT Sawindo Kencana Robi, menyebut tidak perlu menanggapi perihal kedatangan warga ke Dit Krimsus tersebut. 

"Kalau kami sudah gak perlu ditanggapi kalau mau tanya-tanya bagusnya ke dinas pertanian provinsi atau ke PTSP yang keluarkan izin," kata Robi melalui pesan WhatsApp.

(Bangkapos.com / Anthoni Ramli)

Penulis: Antoni Ramli
Editor: nurhayati
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved