Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Antisipasi Manuver KLB, DPD Demokrat Bangka Belitung Minta Perlindungan Hukum ke Polda Babel

Pengaduan tersebut sebagai bentuk antisipasi munculnya manuver kubu Demokrat versi KLB sekaligus permohonan Perlindungan Hukum kepada  Kapolda Babel

Bangka Pos / Anthoni Ramli
Pengurus DPD partai Demokrat Bangka Belitung membuat pengaduan ke Polda Bangka Belitung, Rabu (18/3/2021) 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Pengurus DPD partai Demokrat Bangka Belitung membuat pengaduan ke Polda Bangka Belitung, Rabu (18/3/2021).

Pengaduan tersebut sebagai bentuk antisipasi munculnya manuver kubu Demokrat versi KLB sekaligus permohonan Perlindungan Hukum kepada  Kapolda Babel, Irjen Pol Anang Syarif Hidayat guna menjaga kehormatan, kedaulatan Partai Demokrat

Ada beberapa poin menjunjung penegakan hukum serta menjaga nilal-nilai demokrasi yang disampaikan DPD Demokrat Babel.

Di antaranya, DPD Demokrat Babel solid dan setia kepada kongres ke V Partal Demokat yang diselenggarakan pada 15 Maret 2020 di Jakarta, dimana Kementerian Hukum Dan HAN Ri telah mengesahkan dalam Kepengurusan (No. M.HH-15.AH. 11.01 Tahun 2020) dan AD/ART (NO. M.HH.09.AH. 11.01 Tahun 2020) serta telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara RI (no. 15 Tanggal 19 Februari 2021). Dimana Ketua Umum yang diakui Negara adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

" Selain itu lambang Partai Demokrat (termasuk atributnya) telah didaftarkan dan diekul oleh Negara sesual dengan Nomor Pendaftaran IDMO00201281 yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum Dan HAM RI, Direktur Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektuel sejak 24 Oktober 2007, dan diperpanjang tanggal 3 Maret 2017, hingga 24 Oktober 2027 Pengesahan dimaksud menyatakan bahwa pemilik merk lambang Partai Demokrat tersebut adalah Partai Demokrat yang beralamat di jalan Proklamasi No. 41 Menteng. Jakarta Pusat, 10320," ujar Plt Ketua DPD partai Demokrat Babel, Rudi Kadarisman, di Mapolda, Kamis (18/3/2021). 

Lebih lanjut dikatakan Rudi, KLB Partai Demokrat di Sibolangit, Sumatera Utara, 5 Maret 2021 ilegal.

Baik dari aspek penyelenggaraan, kepemilikan suara, penggunaan atribut serta produk yang dihasilkan bertentangan dengan Surat Keputusan yang telah diterbitkan Kementerian Hukum Dan HAM RI Tentang Kepengurusan. Selain itu,  AD/ART dan Lambang Partai, yang juga telah tercatat dalam Lembaran Negara (poin 1 dan 2)

"Bahwa patut diduga ada pihak-pihak yang secara ilegal akan mengatasnamakan Kepengurusan DPP Partai Demokrat, membentuk kepengurusan di daerah (DPD/DPC). menggunakan Lambang (atribut partal) serta membuka kantor yang mengatasnamakan Partai Demokrat," bebernya.

Guna mengantisipasi 4 poin di atas  tersebut diatas (poin 4), pihak DPD partai Demokrat, meminta Kapolda
memberikan perlindungan hukum, dan tidak memberikan izin dan menindak secara tegas kepada pihak yang tidak bertanggungjawab tersebut, karena Tindakan tersebut adalah perbuatan melawan hukum

" Bahwa penggunaan lambang Partai Demokrat secara illegal dapat dituntut secara hukum sesuai pasal 100 ayat (1) undang-undang nomor: 20 tahun 2016 tentang Merk dan indikasi Geografis menerangkan bahwa "setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merk yang sama pada keseluruhannya dengan merk terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 2 miliar," pungkas Rudi.

(Bangkapos.com / Anthoni Ramli)

Penulis: Antoni Ramli
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved