Breaking News:

Fraksi Keadilan Sejahtera Kebangkitan Bangsa Apresiasi Kebijakan Bupati Bangka Selatan

Tindakan yang diambil oleh Bupati dan Wabup Basel mengenai tenaga honorer sebagai langkah efesiensi dan membuat efektivitas jalannya pemerintahan.

Penulis: Jhoni Kurniawan | Editor: M Ismunadi
ist/dokumen pribadi
Wakil Ketua Fraksi KSKB DPRD Kabupaten Bangka Selatan, Samsir 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Fraksi Keadilan Sejahtera Kebangkitan Bangsa, DPRD Kabupaten Bangka Selatan mengapresiasi kebijakan yang diambil oleh Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid bersama Debby Vita Dewi terkait tenaga honorer di Kabupaten Bangka Selatan.

Wakil Ketua Fraksi KSKB DPRD Kabupaten Bangka Selatan, Samsir menyebutkan tindakan yang diambil oleh Riza dan Debby mengenai tenaga honorer sebagai langkah efesiensi dan membuat efektivitas jalannya pemerintahan.

Hal ini juga tentunya dapat meningkatkan kinerja pemerintahan serta mempercepat laju pembangunan dengan mempekerjakan kembali pegawai honorer.

"Melalui kebijakan yang diambil mengenai evaluasi tenaga honorer ini tentunya dapat meningkatkan kinerja pegawai. Apalagi dengan akan diadakannya uji kompetensi sesuai bidang ilmu dasar dan pengalaman tenaga honorer yang diharapkan sesuai dengan yang dibutuhkan," ujar Samsir.

Melalui APBD tahun 2021 Kabupaten Bangka Selatan sebesar Rp 780 miliar dengan struktur 60% APBD untuk belanja pegawai dan 40% APB untuk belanja modal dan jasa akan sangat sulit mengalokasikan anggaran ke semua sektor pembangunan.

"Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 22 dinas dan badan, 8 kecamatan dan 3 kelurahan dengan total tenaga honorer hampir mencapai 3.000 orang. Tentunya harus pandai dalam mengelolanya sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik dan tak mengganggu pembangunan," imbuhnya.

Evaluasi dan perekrutan ulang tenaga honorer di Kabupaten Bangka Selatan lanjut Samsir sebagai kebijakan yang cukup baik guna memberikan kesempatan dan keadilan bagi honorer.

"Dengan dilakukannya rekrutmen ulang ini, kami berharap dapat dilakukan secara transparan. Jangan sampai ada honorer titipan yang lolos karena kedekatan dan sebagainya," tegasnya.

Disamping itu pula, Samsir menyatakan jika pihaknya menyarankan agar pemerintah daerah memanfaatkan format Formasi P3K untuk mendapatkan formasi dari Kemenpan-RB yang pembiayaannya akan ditanggung oleh pusat, serta memformulasikan honor fungsional dari Dana Bos untuk tenaga pendidik. (Bangka Pos/Jhoni Kurniawan)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved