Breaking News:

Berita Bangka Selatan

Antisipasi Munculnya Manuver KLB, DPC Partai Demokrat Datangi Polres Bangka Selatan  

engurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Bangka Selatan (Basel) mendatangi Kantor Polres Bangka Selatan untuk membuat pengaduan sekaligus perlindungan.

Penulis: Jhoni Kurniawan
Editor: Fery Laskari
istimewa
Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Bangka Selatan, Wendy bersama Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Toboali saat melakukan pengaduan ke Mapolres Bangka Selatan (Ist/Wendy) 

BANGKAPOS.COM , BANGKA - Pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Bangka Selatan (Basel) mendatangi Kantor Polres Bangka Selatan untuk membuat pengaduan sekaligus perlindungan.

Pengaduan dan perlindungan ini dibuat sebagai langkah untuk mengantisipasi munculnya manuver dari Pengurus Demokrat versi KLB di Sibolangit, Sumatera Utara.

"Kamis, (18/3/2021) kemarin, kami dari DPC Partai Demokrat Kabupaten Bangka Selatan datang ke Mapolres Bangka Selatan untuk menegaskan tidak mengakui keabsahan dan kami anggap itu ilegal," ujar Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bangka Selatan, Samson Asrimono, Jumat (19/3/2021).

Pengaduan sekaligus perlindungan ini lanjut Samson bertujuan untuk meminta perlindungan hukum kepada Kapolres Bangka Selatan, agar apabila ada pihak-pihak tertentu yang melakukan kegiatan maupun aksi dengan menggunakan lambang Partai demokrat termasuk atributnya agar tidak di berikan ijin dan ditindak karena bersifat ilegal.

Samson lebih lanjut menyebutkan jika sesuai dengan Hasil Kongres V Partai Demokat yang diselenggarakan pada 15 Maret 2020 lalu di Jakarta, di mana Kemekumham RI telah mengesahkan dalam Kepengurusan (No.M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020) dan AD/ART (No.M.HH.09.AH.11.01 Tahun 2020) serta telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara RI (No. 15 Tanggal 19 Februari 2021) yang menegaskan jika Ketua Umum Partai Demokrat yang diakui Negara adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Kami juga menegaskan jika atribut Partai Demokrat secara resmi adalah milik Partai Demokrat sehingga jika ada pihak lain yang mengakuinya maka itu adalah ilegal," imbuhnya.

Untuk itu untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak yang ilegal, DPC Partai Demokrat Kabupaten Bangka Selatan meminta Kapolres Bangka Selatan tidak memberikan izin dan menindak secara tegas kepada pihak yang tidak bertanggung-jawab. (Bangkapos.com/Jhoni Kurniawan)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved