Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Demokrat Pangkalpinang Minta Perlindungan Hukum ke Polres Pangkalpinang, Hal Ini yang Mereka Cegah

Pengurus DPC partai Demokrat Kota Pangkalpinang membuat pengaduan ke Polres Pangkalpinang, Kamis (18/3/2021) kemarin.

Penulis: Andini Dwi Hasanah
Editor: El Tjandring
Ist/Dian
Pengurus DPC Partai Demokrat Kota Pangkalpinang membuat pengaduan ke Polres Pangkalpinang, Kamis (18/3/2021) kemarin. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Pengurus DPC partai Demokrat Kota Pangkalpinang membuat pengaduan ke Polres Pangkalpinang, Kamis (18/3/2021) kemarin.

Pengaduan tersebut diwakili oleh Ketua Fraksi DPRD Kota Pangkalpinang H. Zeki Yamani, berserta anggota DPC Partai Demokrat Kota Pangkalpinang lainnya.

Pengaduan tersebut sebagai bentuk antisipasi munculnya manuver kubu Demokrat versi KLB sekaligus permohonan Perlindungan Hukum kepada Kapolres Pangkalpinang, AKBP Tris Lesmana Zeviansyah guna menjaga kehormatan, kedaulatan Partai Demokrat.

Ada beberapa poin menjunjung penegakan hukum serta menjaga nilal-nilai demokrasi yang disampaikan DPC partai demokrat Kota Pangkalpinang.

Dihubungi terpisah Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Pangkalpinang Rosdiansyah Rasyid menyebutkan, pengaduan tersebut merupakan perlindungan hukum terhadap pihak luar partai yang melakukan kegiatan ilegal mengatasnamakan partai demokrat.

Kata Dian sapaan akrab Rosdiansyah, KLB Partai Demokrat di Sibolangit, Sumatera Utara, 5 Maret 2021 itu jelas ilegal.

"Baik dari aspek penyelenggaraan, kepemilikan suara, penggunaan atribut serta produk yang dihasilkan bertentangan dengan Surat Keputusan yang telah diterbitkan Kementerian Hukum Dan HAM RI Tentang Kepengurusan. Karena sebetulnya untuk mengesahkan KLB itu harus ada pengesahan dari ketua majelis tinggi yaitu bapak SBY," jelas Dian kepada Bangkapos.com, Jumat (19/3/2021).

Dian menyebutkan, pihaknya menegaskan maklumat yang berisikan beberapa poin itu untuk diketahui oleh masyarakat, terutama  yang mempunyai tujuan dan kepentingan tertentu yang bersifat merugikan kepentingan hukum Partai Demokrat.

"Memang ada beberaoa poin oenting yang kami sampaikan kepada Polres Pangkalpinang, agar tidak menggunakan merek, lambang, bendera dan atribut Partai Demokrat tanpa izin karena itu semua sudah memiliki hak paten partai demokrat, jika ada ditemukan kami akan sjao mengambil langkah hukum atas perbuatan itu," tegasnya.

Menurutnya, penggunaan lambang Partai Demokrat secara illegal dapat dituntut secara hukum sesuai pasal 100 ayat (1) undang-undang nomor: 20 tahun 2016 tentang Merek dan indikasi Geografis.

"Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merk yang sama pada keseluruhannya dengan merk terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau atau jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar," terang Dian.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved