Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Dinilai Melanggar, Pekerjakan Pegawai Tanpa Ikatan Kerja, Disnaker Bangka Belitung Tegur Perusahaan

Disnaker Bangka Belitung akan melakukan peneguran dan penegakan hukum bagi perusahaan yang memperkerjakan orang tanpa ikatan perjanjian kerja.

Penulis: Cici Nasya Nita | Editor: nurhayati
Bangkapos.com/Cici Nasya Nita
Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bangka Belitung, Harrie Patriadi 

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bangka Belitung, Harrie Patriadi akan melakukan peneguran dan penegakan hukum bagi perusahaan yang memperkerjakan orang tanpa ikatan perjanjian kerja.

"Tidak boleh itu, membuat pekerja tidak nyaman. Lapangan pekerjaannya apa dulu, saya gak bisa jauh menjawab, tapi kalau pekerjaannya utama, ya jangan seperti itu. Kita lakukan pengawasan, perusahaan formal ya.  Kita lihat ada masa tenggang, perusahaan mau merubah tidak, sudah ada peneguran masih tidak melaksanakan, baru ada penegakan di situ. Puncaknya kalau tidak sesuai dengan aturan maka akan berhadapan dengan hukum," ungkap Harrie saat dihubungi Bangkapos.com, Kamis (25/3/2021).

Peneguran yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja sesuai dengan standart operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

"Yang pasti itu melanggar norma kerja, perusahaan harus patuh dengan aturan, itu untuk melindungi pekerja. Mudah sebenarnya melihat itu, kalau tidak nyaman bagi pekerja pasti menjadi masalah. Cuti tidak jelas, libur tidak jelas, itu tidak baik, kapitalis ibaratnya, merasa berkuasa," tegas Harrie.

Lebih lanjut, ia menyebutkan perusahaan wajib berpikir bahwa pekerja itu adalah bagian dari produktivitas sehingga pekerja harus dihormati.

Bila ada pekerja yang mengalami hal serupa, Dinas Tenaga Kerja Bangka Belitung siap menerima aduan dan meninjau lebih lanjut.

"Itu permasalahan umum ya, banyak pekerja yang takut mengadu. Kita punya WA pengaduan (08117111440), di Facebook kita juga ada, kita sebarluaskan. Pengadu dilindungi, jadi perusahaannya tidak tahu. Kita datang ke sana dalam rangka mendalami pengaduan karena tidak semua pengaduan benar," jelas Harrie.

Dia mengingatkan agar perusahaan harus taat peraturan, membuat perjanjian kerja bersama dan keterbukaan isi perjanjian kerja.

(Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved