Breaking News:

Kinerja Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pelaksanaan Anggaran Pada Instansi Pemerintah

Barangkali judul artikel di atas mirip sebuah judul skripsi, tesis, desertasi atau jurnal penelitian

Editor: Fery Laskari
IAIN SAS Bangka Belitung
Zahwan Zaki, MAB (JFT Analis Pengelolaan Keuangan APBN Pada IAIN SAS Babel) 

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Barangkali judul artikel di atas mirip sebuah judul skripsi, tesis, desertasi  atau jurnal penelitian. Sengaja penulis memilih judul tersebut, tujuannya antara lain adalah, agar artikel ringan ini bisa dijadikan suatu karya ilmiah yang tentunya dapat memberikan manfaat besar, khususnya pada instansi pemerintah.

Dalam dunia kerja di sektor pemerintahan, pejabat pembuat komitmen atau biasa disebut PPK merupakan sebuah jabatan pada bagian pengelola keuangan, dalam artian seorang PPK memiliki kewenangan dalam mengelola keuangan instansi.

Lalu, bagaimana mengukur kinerja seorang PPK dalam pelaksanaan anggaran? Secara umum, kinerja PPK dalam pelaksanaan anggaran dapat dilihat dalam realisasi anggaran, apakah memiliki realisasi yang tinggi, sedang atau rendah. 

Kembali pada realisasi anggaran suatu instansi. Sebagai gambaran yang sering terjadi pada suatu instansi pemerintah adalah realisasi anggaran sering menumpuk terlalu besar di akhir tahun anggaran.

Kebiasaan yang sering terjadi pada triwulan pertama tahun anggaran antara Januari hingga Maret, realisasi anggaran masih berkisar pada rentang 5 persen hingga15 persen pada total anggaran yang masuk dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA).

Pada triwulan berikutpun sama, realisasi anggaran terus bergerak lamban. Akhirnya, baru di triwulan terakhir dalam rentang Bulan Oktober hingga Desember realisasi anggaran mengalami kenaikan yang drastis. 

Di sinilah peran PPK untuk hadir dalam menyelesaikan permasalahan terkait rendahnya atau ketidakteraturan realisasi anggaran. Apa yang harus PPK lakukan untuk membuat realisasi anggaran menjadi lebih baik? Tentu jawabannya adalah manajemen PPK.

Mengapa manajemen PPK? Menjadi PPK tidak cukup bermodalkan syarat kecukupan dari sisi kualifikasi pendidikan atau sudah lulus ujian sertifikasi barang dan jasa pemerintah. Seorang PPK dituntut untuk mampu mengatur pelaksanaan anggaran selama satu tahun anggaran, dari Januari hingga Desember atau dari awal tahun pelaksanaan anggaran hingga akhir tahun pelaksanaan anggaran.

Manajemen PPK dalam pelaksanaan anggaran diantara ialah: pertama, planning PPK harus mampu membuat rencana kerja dan rencana penarikan dana yang terukur dan spesifik. Dalam hal pelaksanaan anggaran, PPK harus memiliki rencana kerja dan rencana penarikan dana, baik itu harian, bulanan maupun tahunan.

Di awal tahun pelaksanaan anggaran, PPK sudah membuat schedulle pelaksanaan anggaran dalam estimasi persentase realisasi anggaran. Seperti contoh: Pada triwulan pertama realisasi anggaran diestimasikan berkisar pada angka 25 persen, triwulan kedua 30 persen, triwulan ketiga 30 persen dan triwulan ke empat sebesar 15 persen.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved