Breaking News:

8 Kontainer Zirkon Batal Ekspor

Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Tahan Ekspor 8 Kontainer Zirkon, Ini Alasannya

Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman, menyampaikan alasanya meminta pihak KSOP kelas IV Pangkalbalamm enurunkan delapan kontainer berisi Zirkon.

bangkapos.com/dokumentasi
Delapan Kontainer bermuatan Zirkon saat diamankan di pelabuhan Pangkalbalam. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Gubernur Provinsi Bangka Belitung Erzaldi Rosman, menyampaikan alasanya meminta pihak Kesahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) kelas IV Pangkalbalam, menurunkan delapan kontainer berisi 200 ton zirkon yang akan diekspor ke Fujian, China.

Dikonfirmasi Bangkapos.com, Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman, mengatakan adanya laporan Zirkon yang akan dikirimkan belum dilakukan pemurnian dan kadar zirkon belum memenuhi 65,5 persen.

"Diduga zirkon belum dimurnikan dan adanya laporan masyarakat, karena zirkon yang boleh di ekspor kalau sudah memenuhi kadar 65,5 persen sesuai dengan ketentuan yang telah dikeluarkan oleh ESDM dan Kementrian Perindustrian,"jelas Erzaldi kepada Bangkapos.com, Minggi (4/3/2021).

Dia menegaskan delapan kontainer yang masih tertahan di pelabuhan Pangkalbalam akan dilakukan pemeriksaan.

"Akan diperiksa, mengenai sanksi kita merujuk pada aturan yang sudah ada,"ujarnya.

Kemudian terkait aturan ekspor zirkon, Gubernur Erzaldi menyampaikan sudah ada peraturan daerah yang mangaturnya, bahwa zirkon yang keluar harus melalui pemurnian.

"Sudah ada perda nya terakhir mulai Januari tahun 2021 batas terakhir bahwa zirkon yang keluar sudah harus memalui pemurnian sampai 65,5 persen. Ini lah yang mau kita cek apakah yang terkirim tersebut sudah 65,5 persen. Karena ada aduan masyarakat itu belum dimurnikan atau masih bercampur dengan monazit yang sangat kita larang untuk di ekspor," tegasnya.

Sementara, sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Amir Syahbana mengatakan, kebijakan hilirisasi pertambangan mineral dan batu bara secara konkret tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Kebijakan tersebut telah mengamanatkan kewajiban pengolahan atau pemurnian mineral harus dilakukan di dalam negeri dengan batasan kualitas tertentu bagi setiap mineral sehingga dapat dijual ke luar negeri.

Amir menyebutkan, untuk kategori mineral yang kualitasnya masih dalam kategori pengolahan, kegiatan ekspor dikenakan disinsentif berupa pengenaan bea keluar.

Halaman
12
Penulis: Riki Pratama
Editor: M Ismunadi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved