Breaking News:

Berita Bangka Tengah

Kejari dan DinsosPmd Bateng Evaluasi Penggunaan APBDes, Algafry: Biar Kades Tak Keluar Trek

KejariBateng menggelar evaluasi pendampingan hukum dan penandatangan MoU dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat (DinsosPmd) Bangka Tengah.

(Bangkapos.com/Sela Agustika)
Kejari Bangka Tengah saat mengelar evaluasi kegiatan pendampingan hukum dan penandatangan MoU dengan DinsosPmd Bangka Tengah dan Desa se Kabupaten Bangka Tengah di Ruang Vip Bangka Tengah, Selasa (6/4/2021). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka Tengah (Bateng) menggelar evaluasi kegiatan pendampingan hukum dan penandatangan Momerandum of Understanding (MoU) dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat (DinsosPmd) Bangka Tengah dan Desa se Kabupaten Bangka Tengah di Ruang Vip Bangka Tengah, Selasa (6/4/2021).

Rapat koordinasi mengenai evaluasi kegiatan hukum pada penggunaaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan penandatangan Mou ini turut dihadiri seluruh camat dan kepala desa se-Kabupaten Bangka Tengah.

Kepala Kejari Bangka Tengah, Baharuddin mengatakan, kegiatan evaluasi dan penandatangan MoU yang dilakukan sebagai bentuk pendampingan dan pengawasan terhadap penggunaan dana desa.

"Dari MoU sebelumnya kita melihat ada kemauan besar dari perangkat desa untuk terhindar dari masalah hukum. Karena setiap awal tahun penyusunan APBDes ini Bangka Tengah selalu melibatkan penegak hukum, baik itu kejaksaan ataupun kepolisian," kata Baharuddin, Selasa (6/4/2021).

Sejauh ini, ia menilai penggunaan APBDes di Kabupaten Bangka Tengah tersalurkan dengan baik sesuai dengan pemanfaat.

"Dari sini kita lihat tidak ada kekeliruan dan ini ternyata ada kemauan besar mereka untuk baik dalam penggunaan APBDes. Sebagaimana indikatornya sejak satu tahun belakang hanya sedikit yang dilaporkan dan itupun setelah ditindaklanjuti memang ada persoalan yang bukan masalah hukum," ungkapnya.

Dia berharap, dengan adanya kerjasama dan pendampingan ini, penggunaan APBDes dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat desa, tidak tumpang tindih, dan tepat sasaran.

"Apa yang sudah kita dampingi ini dipertahankan dalam arti diteruskan untuk dilaksanakan sebagaimana ketentuan dan tidak ada maslah hukum yang menyertai," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman menyambut baik adanya kerjasama dalam hal pendampingan hukum dalam penggunaan APBDes.

"Sebelumnya Mou ini memang sudah dilakukan dan diperpanjang setiap dua tahun dalam rangka memberikan bimbingan untuk bisa mentaati dan memahami prosedur pengunaan APBDes supaya dalam perencanaan, penganggaran, dan pemanfaatan betul-betul sesuai prosedur," Kata Algafry.

Dia berharap dengan adanya kerjasama ini dapat lebih meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sekaligus Pemerintah Desa.

"Kita minta pengacara negara (Kejari -red) untuk membantu kades supaya tidak keluar dari treknya dan juga dalam rangka mencegah pengunaan APBDes yang tidak sesuai aturan," ungkap Algafry.

Ia juga mengingatkan kepada seluruh Kepala Desa agar berusaha untuk tetap meningkatkan kinerja walaupun di tengah kondisi pandemi saat ini.

"Mari laksanakan program dan kegiatan desa dengan tetap menjalankan protokol kesehatan," ajaknya.

Bangkapos.com/Sela Agustika

Penulis: Sela Agustika
Editor: El Tjandring
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved