PLN Sudah Kantongi 961 Sertifikat Aset Tanah di Bangka Belitung

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Dari tahun 2020-2021, PT PLN sudah mengantongi 961 sertifikat aset tanah di Kepulauan Provinsi Bangka Belitung.

"Di Provinsi Bangka Belitung ini, di mana berdasarkan catatan kami, kurang lebih 674 sertifikat telah kami terima sepanjang tahun 2020-2021 dan hari ini bertambah sebanyak 287 sertifikat lagi aset tanah yang dikelola PLN hari ini.

Sertifikat yang kami terima merupakan bagian dari 634 bidang tanah aset negara yang ada di Provinsi Bangka Belitung yang belum bersertifikat," jelas Direktur Utama PLN Pusat, Zulkifli Zaini dalam sambutan saat Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Rumah Dinas Gubernur, Selasa (6/4/2021).

Namun, PLN masih memiliki kewajiban melakukan sertifikasi aset sebanyak 57 ribu persil yang tersisa bahkan pada tahun 2021 ini, PLN menargetkan 27 ribu persil dapat tersertifikasi untuk mencapai target persentase sebanyak 70 persen.

Langkah ini untuk mencapai hasil akhir sertifikasi aset sebanyak 100 persen yang ditargetkan selesai pada tahun 2023.

"Selain itu pada tahun 2021 ini, PLN juga akan menargetkan penyelesaian 70 persil permasalahan aset  properti, dari total 185 persil permasalahan dengan perorangan/pemda/TNI/POLRI/instansi yang telah terinventarisasi pada tahun 2020," kata Zulkifli.

Dalam hal sertifikasi ini, PLN mendapat dukungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan langsung hadir dalam rapat-rapat koordinasi antar lembaga yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian ATR/BPN, dan PLN.

"Tentunya, PLN berharap kiranya Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian ATR berkenan untuk terus memberikan dukungan kepada PLN sehingga target tersebut dapat dicapai," harap Zulkifli.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK RI, Lili Pintauli Siregar mengapresiasi dan mendukung upaya PLN dalam sertifikasi aset tanah miliknya.

"Apa yang dilakukan oleh PLN itu sebenarnya sangat baik, dan paling tidak menurut kami, kolaborasi ini sangat berjalan bagus. Kami terus mendukung karena ini sebagian dari program pencegahan tindakan korupsi dan tidak hanya PLN, BUMN lain juga harus meniru, langkah-langkah yang dilakukan oleh PLN untuk menerbitkan asetnya, memastikan bisa dipertanggungjawabkan dan dikelola dengan baik aset-aset tersebut," kata Lili.

(Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)