Breaking News:

Berita Bangka Barat

 Rapat Paripurna LKPJ 2020, DPRD Kabupaten Bangka Barat Sampaikan 16 Rekomendasi

DPRD Kabupaten Bangka Barat (Babar), Selasa (06/04/2021) menggelar Rapat Paripurna, Penyampaian Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggung-

bangkapos.com
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bangka Barat, terkait LKPJ Bupati Bangka Barat, Selasa (6/4/2021).(Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy) 

BANGKAPOS.COM , BANGKA - DPRD Kabupaten Bangka Barat (Babar), Selasa (06/04/2021) menggelar Rapat Paripurna, Penyampaian Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban (LKPJ) Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2020.

Hadir dalam rapat paripurna Plh Bupati Bangka Barat, Muhammad Soleh, serta Unsur Forkopimda Kabupaten Bangka Barat.

Sekretaris DPRD Kabupaten Bangka Barat, Amir Hamzah, Selasa (6/4/2021) membacakan 16 rekomendasi DPRD Kabupaten Bangka Barat, terhadap laporan LKPJ Bupati Bangka Barat tahun 2020.

Satu di antara 16 rekomendasi DPRD Kabupaten Bangka Barat, yakni terkait Dinas Kesehatan mengenai kurangnya mobil ambulans di Puskesmas Kabupaten Bangka Barat.

"Itu perlu dianggarkan untuk penambahan mobil ambulans, agar pasien yang akan dirujuk ke luar Bangka Barat cepat ditangani. Ambulans PCR perlu dimaksimalkan penggunaannya sesuai dengan peruntukannya, serta kualitas SDM di bidang pelayanan kesehatan perlu ditingkatkan dalam melayani masyarakat," ujar Amir Hamzah.

Selain itu Dinas Pendidikan dan Olahraga, pun turut direkomendasikan terkait peningkatan kualitas SDM serta gaji guru.

"Kerja sama sekolah swasta dan negeri perlu ditingkatkan, peningkatan kualitas guru di Kabupaten Bangka Barat. Pembayaran gaji guru ustaz dan ustazah, perlu diutamakan dan sarana dan prasarana perlu ditingkatkan," harapnya.

Lebih lanjut rekomendasi lain yakni terkait Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, untuk mempertimbangkan penerimaan tenaga pegawai harian lepas ( PHL ) sesuai Tupoksi dan tenaga yang dibutuhkan serta proses rekruitmennya harus profesional dan terbuka. 

"Dinas sosial pemberdayaan masyarakat dan desa untuk data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), perlu selalu diupdate. Serta dinas polisi pamong praja dan penanggulangan bencana, untuk masalah penegakan peraturan daerah masih kurang maksimal dan harus berperan aktif dalam penegakan peraturan daerah," tambahnya.

Sementara itu ada juga rekomendasi lainnya terkait Dinas Perkimhub, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta Bappelidbangda.

Plh Bupati Bangka Barat, Muhammad Soleh, Selasa (6/4/2021) memastikan, rekomendasi merupakan bentuk perhatian DPRD Kabupaten Bangka Barat kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bangka Barat.

"Menjadi sebuah acuan guna keberlangsungan dan kesinambungan, roda pembangunan dan pemerintahan. Selanjutnya rekomendasi ini akan menjadi catatan dan perhatian kita bersama ke depannya, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga nantinya berbagai kebijakan, tindakan, program maupun kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik," tambah Soleh. (Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy)

Penulis: Rizki Irianda Pahlevy
Editor: Fery Laskari
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved