Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Kurangi Limbah B3, Pengamat Lingkungan Dukung Ekspor Zirkon, Jika Tak Standar Maka Dimurnikan Lagi

Ismed, beralasan ekspor zirkon dapat memecahkan masalah limbah tambang timah dan sisa hasil pengelolaan timah di smelter bisa dikelola lagi.

Dok Pribadi
Dr. Ir. Ismed Inonu, M.Si. Peneliti dan Pengamat Lingkungan, sekaligus Ketua Majlis Lingkungan Hidup Perwakilan Wilayah (LHPW) Muhammadiyah Babel dan Dosen Universitas Bangka Belitung. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Dr. Ir. Ismed Inonu, M.Si. Peneliti dan Pengamat Lingkungan, sekaligus Ketua Majlis Lingkungan Hidup Perwakilan Wilayah (LHPW) Muhammadiyah Bangka Belitung dan Dosen Universitas Bangka Belitung, sangat mendukung ekspor Zirkon.

Ismed, beralasan karena hal tersebut dapat memecahkan masalah dari limbah tambang timah dan sisa hasil pengelolaan timah di smelter bisa dikelola kembali.

"Karena selama ini, limbah tambang timah tergolong limbah B3 yang mengandung radioaktif, sehingga tidak boleh diapa-apakan. Sementara banyak kandungannya, atau mineral ikutannya di dalamnya," kata Ismed, saat dikonfirmasi Bangkapos.com, Rabu (7/4/2021).

Sebelumnya, sebanyak 200 ton pasir zirkon yang dikemas dalam 8 kontainer, terhenti untuk diekspor di Pelabuhan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung, Minggu (4/4/2021).

Zirkon tersebut sebelumnya, sudah berada di atas kapal siap dikirim ke Negara China. Setelah mendapat instruksi dari Gubernur Babel Erzaldi Rosman, ke KSOP Pangkalbalam menurunkan kembali peti kemas tersebut. Dengan alasan, untuk dicek kembali kadar Zirkon yang siap kirim.

Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Ridwan Djamaluddin datang di Pelabuhan Pangkalbalam, mengambil sampel untuk diuji di laboratorium di Bandung.

Jika sesuai dengan kadar yang ditentukan Peraturan menteri (Permen) ESDM nomor 1 tahun 2014 tentang kadar zirkon yang bisa diekspor minimum 65,5 persen, maka zirkon tersebut bisa diekspor kembali.

Sedangkan, Perda Provinsi Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Mineral Ikutan dan Produk Samping Timah mengamanatkan bahwa per tanggal 23 Januari 2021 perdagangan dalam negeri antarpulau produk pasir zirkon dengan ZrSiO4 < 65,5 persen adalah dilarang.

"Ketika gubernur mengeluarkan Perda tersebut sebenarnya itu jalan keluar yang sangat baik. Sebagaian pengusaha sudah mulai, berusaha untuk mengolah Zirkon tapi mereka khawatir karena aturannya tidak punya kepastian hukum," katanya.

Ia menyarankan, seharusnya peraturan tersebut dinaikkan, misalnya seperti Peraturan Dirjen Minerba. Sehingga itu berlaku untuk seluruh Indonesia dan kebijakan tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan.

Halaman
12
Penulis: Yuranda
Editor: El Tjandring
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved