Breaking News:

Advertorial

PLN Apresiasi Dukungan dan Kerja Cepat KPK dan Kementerian ATR/BPN Sertifikasi Aset di Babel

Terbaru, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kep Babel), PLN kembali menerima 287 sertifikat aset tanah yang tersebar di Provinsi Kep. Babel

Pandhu
20210406 Secara simbolis, sertifikat tersebut diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kep. Babel, diwakili Kepala Bagian Tata Usaha, Iwan Setiawan kepada Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini serta disaksikan secara langsung Pimpinan KPK, Lili Pintauli Siregar dan Gubernur Kep. Babel diwakili Sekretaris Daerah, Naziarto. 

BANGKAPOS.COM – Kerja sama antara PLN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berlanjut di tahun 2021. Langkah srategis ini dilakukan guna mempercepat pengamanan aset yang dimiliki perseroan.

Terbaru, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kep Babel), PLN kembali menerima 287 sertifikat aset tanah yang tersebar di Provinsi Kep. Babel. Dengan tambahan tersebut, PLN telah menerima sekitar 674 sertifikat sepanjang tahun 2020 hingga April 2021 di Provinsi Babel.

Secara simbolis, sertifikat tersebut diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kep. Babel, diwakili Kepala Bagian Tata Usaha, Iwan Setiawan kepada Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini serta disaksikan secara langsung Pimpinan KPK, Lili Pintauli Siregar dan Gubernur Kep. Babel diwakili Sekretaris Daerah, Naziarto.

Penyerahan tersebut dilaksanakan dalam acara Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi dan di wilayah Provinsi Kep. Babel yang digelar di Rumah Dinas Gubernur Kep. Babel, Pangkalpinang, Selasa (06/04).

Sebelumnya sejak PLN berdiri hingga akhir tahun 2019, aset tanah yang memiliki sertifikat hanya sebanyak 28 ribu persil atau ekuivalen sebesar 30 persen. Dengan sinergitas KPK, PLN, dan Kementerian ATR/BPN sepanjang tahun 2020 hingga April 2021 ini, sebanyak 22 ribu persil aset PLN berhasil disertifikasi. Sehingga jumlah tersebut menambah jumlah aset yang telah disertifikasi menjadi sebanyak 48 ribu persil atau ekuivalen sebesar 45 persen.

Pimpinan KPK, Lili Pintauli Siregar mengapresiasi kerja keras PLN bersama Kementerian ATR/BPN untuk mengamankan aset negara dengan melakukan sertifikasi tanah. Menurutnya, sertifikasi ini merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi dan penyalahgunaan aset negara.

"Tadi bagaimana kita lihat semangatnya Direktur Utama PLN, untuk melakukan sertifikasi aset tanah sebagai upaya memperbaiki tata kelola aset. Ini harus dicontoh BUMN lain, proaktif bersinergi dengan KPK dan BPN, ini terbukti telah berhasil menyelesaikan ribuan sertifikasi aset tanah," tutur Lili.

Ke depan, KPK juga siap terus mendukung PLN dalam upaya membangun sistem pencegahan korupsi.

Hal senada disampaikan Gubernur Provinsi Kep. Babel diwakili Sekretaris Daerah, Naziarto, dirinya menilai pencegahan tindak pidana korupsi menjadi tanggung jawab semua pihak. Kolaborasi dan sinergi secara holistik sangat penting agar pencegahan koruosi sesuai dengan yang diharapkan.

"Dengan sinergitas saya yakin, kita bisa menangani setiap tantangan lebih cepat dan tepat," ucap Naziarto membacakan sambutan Gubernur.

Halaman
12
Penulis: iklan bangkapos
Editor: khamelia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved