Breaking News:

Advertorial

Rapat Paripurna LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2020, DPRD Bangka Barat Sampaikan 16 Rekomendasi

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Barat menggelar rapat paripurna penyampaian rekomendasi terhadap laporan keterangan

Bangka Pos/Rizky Irianda Pahlevy
20210406 DPRD Babar saat menggelar rapat paripurna penyampaian rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Babar tahun anggaran 2020, di Gedung DPRD Babar, Selasa 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Barat menggelar rapat paripurna penyampaian rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kabupaten Bangka Barat tahun anggaran 2020, di Gedung DPRD Babar, Selasa (6/4). Hadir dalam rapat paripurna, Plh Bupati Babar, Muhammad Soleh, serta unsur Forkopimda lainnya.

Sekretaris DPRD Babar, Amir Hamzah membacakan 16 rekomendasi DPRD terhadap laporan LKPJ Bupati Babar tahun anggaran 2020. Satu di antara 16 rekomendasi DPRD, yakni Dinas Kese­hatan mengenai kurangnya mobil ambulans di Puskesmas di wilayah Babar.

“Itu perlu dianggarkan untuk penambahan mobil ambulans, agar pasien yang akan dirujuk ke luar Bangka Barat cepat ditangani. Ambulans PCR perlu dimaksimalkan penggunaannya sesuai dengan peruntukannya, serta kualitas SDM di bidang pelayanan kesehatan perlu ditingkatkan dalam melayani masyarakat,” ujar Amir Hamzah.

Selain itu, Dinas Pendidikan dan Olahraga, pun turut direkomendasikan terkait peningkatan kualitas SDM serta gaji guru. “Kerja sama sekolah swasta dan negeri perlu ditingkatkan, peningkatan kualitas guru di Kabupaten Bangka Barat. Pembayaran gaji guru, ustaz dan ustazah, perlu diutamakan dan sarana dan prasarana perlu di­tingkatkan,” tuturnya.

Lalu, rekomendasi lain yakni terkait Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, untuk mempertimbangkan penerimaan tenaga pegawai harian lepas (PHL) sesuai dengan Tupoksi dan tenaga yang dibutuhkan serta proses rekrutmen yang harus profesional dan terbuka.

“Dinas Sosial Pemberda­yaan Masyarakat dan Desa untuk data Penyandang masalah kesejahte­raan sosial (PMKS), perlu selalu diupdate. Serta Dinas Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana, untuk masalah pe­negakan peraturan daerah masih kurang maksimal dan harus berperan aktif dalam penegakan peraturan daerah,” jelasnya.

Sedangkan, untuk rekomendasi lainnya terkait Dinas Perkimhub, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta Bappelidbangda.

Plh Bupati Babar, Muhammad Soleh meng­ungkapkan rekomendasi merupakan bentuk perhatian DPRD kepada Peme­rintah Kabupaten Bangka Barat.

“Menjadi sebuah acuan guna keberlangsungan dan kesinambung­an, roda pembangunan dan pemerintahan. Selanjutnya rekomendasi ini akan menjadi catatan dan perhatian kita bersama ke depannya, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga nantinya ber­bagai kebijakan, tindakan, program maupun kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik,” ungkap Soleh. (adv/riz/bow)

Penulis: iklan bangkapos
Editor: khamelia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved