Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Dirjen Gakkum KLHK Sebut Pertambangan Timah di Bangka Belitung Ugal-ugalan

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipimpin oleh Direktur Jenderal (Dirjen), Rasio Ridho Sani, mengatakan, aktivitas

bangkapos.com
Tim gabungan saat razia aktifitas tambang di Sungailiat Bangka, Senin (12/102020) 

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipimpin oleh Direktur Jenderal (Dirjen), Rasio Ridho Sani, mengatakan, aktivitas pertambangan di Bangka Belitung (Babel) banyak dilakukan secara ugal-ugalan atau brutal.

Hal itu ia sampaikan, dalam kegiatan Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, yang menggelar rapat koordinasi dilakukan di Novotel Bangka hotel and Convetion Centre, Kamis (8/4/2021).

Kegiatan itu membahas upaya pemerintah mengelolah limbah tambang dan timah serta rencana pembentukan Task Force atau Satgas Penindakan.

"Di Bangka Belitung penambangan asal asalan, brutal ugal-ugalan, dengan task force (Satgas penindakan) ini mendorong sehingga manfat tambang timah optimal harus kita lakukan sama sama, dan ini inisiatif Kemenko harus kita lakukan,"jelas Rasio Ridho kepada wartawan, Kamis (8/4/2021) usai rapat koordinasi dan kunjungan lapangan penanganan limbah tambang timah.

Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, telah mengumpulkan beberapa kementrian, dengan tujuan untuk bersama menuntaskan persoalan aktivitas tambang yang banyak merugikan negara.

"Karena baik dari sisi lingkungan, pendapatan pajak, kerusakan infrastruktur dan hal lainya. Bagaimana bisa mengoptimalkan potensi pajak atau royalti itu,"kata Rasio.

Selain itu, tujuan lainya, perlu dilakukan langkah, agar perusahan tambang patuh dalam upaya mendorong optimasi pemanfatan sumber daya alam di Bangka Belitung.

"Dengan demikian kita bisa meningkatkan potensi pendapatan negara dan juga mengendalikan dampak lingkungan yang terjadi, dampak negatif ini akan kita lakukan,"ujarnya.

Dengan melibatkan berbagai lintas kementrian, Rasio mengatakan, diharapkan dapat mendorong upaya bersama dalam melakukan pengawasan.

"Sehingga kita mulai melakukan pengawasan bersama melibatkan semua kementrian baik dari lingkungan hidup, ESDM, kelautan, kemudian BAPETEN, termasuk juga kepatuhan audit, kepatuhan ini sebagai pengawasan lebih mendalam terhadap aspek lingkungan hidup dan pertambangan,"tegasnya.

Lebih jauh, ia mengatakan dengan adanya Satgas ini, nantinya diharapkan dapat memberantas tindakan ilegal bersama, melibatkan aparat dan semua pihak yang memiliki kewenangan.

"Kita menggunakan hukum yang ada untuk efek jera Undang-undang cipta kerja, kemudian UU ESDM, UU mengenai pulau kecil, UU lingkungan hidup, kita lakukan ramai ramai, sidik dari berbagai penyidik itu akan memberikan efek jera yang besar,"lanjutnya. (Bangkapos.com/Riki Pratama)

Penulis: Riki Pratama
Editor: Fery Laskari
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved