Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Dirreskrimsus Belum Lihat Keterlibatan Pihak Disperindag soal Tata Niaga Pengolahan Mineral Ikutan

Polda Babel belum melihat adanya peran dari pihak Perdagangan terkait polemik dan tata niaga pengelolahan mineral ikutan.

Bangkapos.com/Anthoni Ramli
Owner PT Bersahaja (Bersama Sahabat Jaya), Arbi Leo saat menerima Kunjungan Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman dan rombongan Kemenko Merves, Kamis (8/4/2021). 

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus)  Polda Babel Kombes Pol Haryo Sugihartono, belum melihat adanya peran dari pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terkait polemik dan tata niaga pengelolahan mineral ikutan zirkon.

Padahal, kata Haryo dalam hal tersebut, peran serta pihak disperindag  sangat penting

"Pada acara hari ini kami belum melihat dan mendengar keterlibatan dari pada teman-teman perdagangan yang notabenenya sangat vital sekali terhadap permasalahan ini," kata Haryo di pada rakor dan kunjungan lapangan penanganan limbah tambang timah di Bangka Belitung, di Novotel,  Kamis (8/4/2021)

Sebab sejatinya kata Haryo, hulu dan hilir tata niaga pengolahan mineral ikutan harus di selaraskan. Apalagi ini bukan barang dan persoalan baru.

"Kami pun mendengar di tahun-tahun sebelumnya juga sudah memberikan perhatian, namun di hari kemarin suatu momen di dalam rangka untuk mengupas kembali sebagaimana harapan kebijakan pemerintah terhadap proses-proses pelarangan maupun pemberantasan daripada mineral ikutan yang ada di Babel ini," bebernya.

Oleh karena ke depan mineral ikutan ataupun sisa hasil produksi ini, memiliki nilai strategis cukup tinggi, namun dari sisi ekonomisnya, masih dibilang lebih rendah dibanding timah.

"Lebih tinggi harganya dibanding zirkon, tapi lebih rendah jauh dibanding timah. Mungkin ini menjadikan bagian yang ke depan perlu kita bicarakan karena mungkin nilai strategis yang cukup tinggi," ungkap Haryo.

Oleh sebab itu,  terkait tata niaga yang diharapkan ini bisa dikupas kembali sebagai pintu terakhir.

Pintu terakhir ada tidaknya mineral ikutan lain itu bisa keluar di wilayah hukum negara ini tanpa melalui sebuah prosedur yang digunakan.

"Sehingga menjadikan pembaharuan kita semua dalam rangka melakukan pengawasan terhadap mineral kehidupan yang ada," kata Haryo.

(Bangkapos.com / Anthoni Ramli) 

Penulis: Antoni Ramli
Editor: nurhayati
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved