Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Perda Nomor 1 Tentang Pengelolaan Mineral Tak Dianggap, Gubernur Sebut Dapat Merugikan Negara

Kantor Bea Cukai Pangkalpinang, menggunakan Permendag Nomor 96 Tahun 2019 tentang ekspor produk pertambangan untuk memberikan izin melakukan ekspor

bangkapos.com
Gubernur Babel, Erzaldi Rosman. (Bangkapos.com/Riki Pratama) 

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Kantor Bea Cukai Pangkalpinang, menggunakan Permendag Nomor 96 Tahun 2019 tentang ekspor produk pertambangan untuk memberikan izin melakukan ekspor zirkon.

Sementara Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung (Babel) memilih Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang pengelolaan mineral ikutan dan produk samping timah.

Aturan Perda Pemprov Babel ini tak dianggap, karena Kantor Bea Cukai sempat menyampaikan belum menerima surat tembusan pemberlakukan Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang pengelolaan mineral ikutan dan produk samping timah di Provinsi Bangka Belitung.

Mengenai hal tersebut, Gubernur Provinsi Bangka Belitung, Erzaldi Rosman, Kamis (8/4/2021) mengatakan, tingkatan undang-undang lebih tinggi dan adanya aturan baru yang mengatur, sehingga aturan di bawahnya seperti Perda gugur tidak berlaku.

"Dengan sendiri karena ada aturan pertambangan yang baru, sehingga gugur, tetapi itu dapat merugikan negara, karena orang bisa lagi mengirim antar pulau," jelas Gubernur Erzaldi Rosman kepada Bangkapos.com, Kamis (8/4/2021) di kantor gubernur.

Menurutya, tujuan adanya Perda tentang pengelolaan mineral ikutan, untuk mencegah pengiriman antar pulau yang dilarang sehingga dapat mencegah aktivitas penyelundupan hasil tambang mineral ikutan dan lainya.

"Sebetulnya antar pulau itu untuk menyelundup misal dari Bangka kirim ke Pontianak atau ke Jakarta kemudian kirim kemana,"ujarnya.

Selain itu, terkait kasus pembatasan pengiriman ekspor zirkon yang dilakukan oleh PT CAL, diharapkan dapat memberikan upaya tegas pemerintah dalam upaya  mineral ikutan dapat dimanfaatkan secara maksimal dan tidak keluar begitu saja.

"Intinya terkait kasus itu, jangan memutuskan surveyor yang salah, nanti akan ketahun setelah hasil keluar yang dikirim oleh dirjen kan sudah diambil sampelnya," jelasnya.(Bangkapos.com/Riki Pratama)

Penulis: Riki Pratama
Editor: Fery Laskari
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved