Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Alat Kerja PIP Tungau Dapat Dilegalkan Bila Penuhi Keselamatan Kesehatan Kerja  

Rencana pelegalan aktivitas ponton isap produksi (PIP) mini atau PIP Tungau di Perairan Sukadamai, Kecamatan Toboali, Bangka Selatan (Basel)

bangkapos.com
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bangka Belitung, Eko Kurniawan. (Bangkapos.com/Riki Pratama) 

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Rencana pelegalan aktivitas ponton isap produksi (PIP) mini atau PIP Tungau di Perairan Sukadamai, Kecamatan Toboali, Bangka Selatan (Basel), masih menunggu persetujuan Kementrian ESDM terkait rekomendasi kelayaan sistem yang digunakan untuk mencari biji timah.

Alat yang terdapat pada PIP Tungau harus memenuhi rekomendasi dari Kementrian ESDM terkait keselamatan kesehatan kerja (K3). 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bangka Belitung, Eko Kurniawan, Jumat (9/4/2021) mengatakan, semua perizinan terkait pelegalan aktivitas PIP Tungai dilakukan oleh pemerintah pusat.

Rekomendasi alat yang digunakan, hingga izin analisis dampak lingkungan (Amdal) dikeluarkan oleh pemerintah.

"Kalau dari Kementrian Hidup dan Kehutanan masih menunggu, terkait apakah direkomdasin alat itu PIP Tungau oleh ESDM. Apabila disetujui seluruh alat memenuhi K3, baru kemudian ESDM pusat mensetujui, baru kemudian dilakukan penilaian,"jelas Eko Kurniawan, kepada Bangkapos.com, hari ini.

Eko, menambahkan saat ini belum diketahui rekomendasi terkait pelegalan PIP mini apakah disetujui atau tidak dari Kementerian karena masih menunggu proses

"Sampai hari ini belum ada informasi terkait rekomendasi teknis disetujui atau tidak. Tetapi rekom dibutuhkan KLHK setelah dari ESDM mengenai alat yang digunakan di PIP Tungau. Apakah alat itu bisa diterapkan, kalau ESDM telah mensetujui terkait aspek lingkunganya," ujarnya.

Setelah mendapatkan persetujuan seiring adanya rekomendasi alat yang digunakan, baru lah dilakukan proses penilaian oleh lingkungan, termasuk melihat aspek sosial masyarakat dan aspek ekonomi.

"Ada yang keberatan atau tidak, semua itu masuk aspek di pertambangan sebelum nanti dinyatakan layak atau tidak. Karena dulunya PIP ini lahir juga dari permintaan presiden yang melegalkan masyarakat yang menambang secara ilegal pada saat itu sehingga muncul PIP," katanya.

Kemudian terkait limbah dari pertambangan laut, selama tidak keluar dari wilayah izin usaha pertambangan (IUP), menurut Eko tidak menjadi persoalan dalam melaksanakan aktivitas tambang.

Halaman
12
Penulis: Riki Pratama
Editor: Fery Laskari
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved