Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Bea Cukai Pangkalpinang Akan Panggil Sucofindo Jika Hasil Lab Kadar Zirkon Tak Sesuai Standar

KPP Bea dan Cukai Pangkalpinang, Bangka Belitung, akan memanggil Lembaga Surveyor Sucofindo jika ternyata hasil lab Zirkon tidak standar impor.

Bangkapos.com/Yuranda
Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC), Pangkalpinang, Yetty Yulitanti. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kantor Pengawasan dan Pelayanan (KPP) Bea dan Cukai Pangkalpinang, Bangka Belitung, akan memanggil Lembaga Surveyor Sucofindo jika ternyata hasil lab Zirkon tidak standar impor.

KPP Bea dan Cukai Pangkalpinang juga ikut mengambil sampel zirkon yang tertahan, di Pelabuhan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang.

Sebanyak 200 ton Zirkon yang dikemas di dalam delapan kontainer itu, telah dibuka untuk diambil sampelnya oleh berbagai pihak.

Pengambilan sampel tersebut guna mengetahui hasil dari kadar Zirkon, yang sebelumnya juga sudah diambil dan dilakukankan penguji di masing-masing laboratorium.

Pengecekan dan pengujian itu akan dilakukan di Kementerian ESDM, Sucofindo dan Bea Cukai.

Kepala KPPBC, Pangkalpinang, Yetty Yulitanti mengatakan, pengambil sampel sudah dilakukan bersama Dirjen Minerba Ridwan Djamaluddin, Lembaga Surveyor Sucofindo dan Bea Cukai.

"Karena kami mau mengetahui Kadar zirkon tersebut. Kalau berdasarkan lembaga surveyor Sucofindo kadarnya 65,5 persen seperti dilampirkan diupload di sistem Indonesia Nasional Singel Window (INSW). Kami juga mengambil sampel untuk mengecek sendiri," kata Yetty Yulitanti, saat dijumpai di Ruang Kerjanya, Jumat (9/3/2021).

Sedangkan berdasarkan, Peraturan Kementerian Perdagangan (Permendag) nomor 96 tahun 2019, beberapa kategori serta kadar mineral ikutan zirkon. Diantaranya, Zirkonium silikat (Zrsi04) dengan kadar 63 persen.

Selain itu, Zirkonium silikat (Zrsi04) dengan kadar 63 persen, Zirkonium silikat (Zrsi04) dengan kadar 65,5 persen, Zirkonium silikat (Zrsi04) dengan kadar 64 persen dan Zirkonia dalam bentuk bubuk/pasiran dengan kadar 99 persen.

Sedangkan, Perda Provinsi Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Mineral Ikutan dan Produk Samping Timah mengamanatkan bahwa per tanggal 23 Januari 2021 perdagangan dalam negeri antarpulau produk pasir zirkon dengan ZrSiO4 < 65,5 persen adalah dilarang.

Halaman
12
Penulis: Yuranda
Editor: El Tjandring
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved