Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Tanggapan Wali Kota Atas Pandangan Fraksi Umum Terhadap Tiga Raperda yang Diusulkan

Ada tujuh fraksi yang telah menyampaikan pemandangan umum atas tiga Raperda tesebut.

Andini Dwi Hasanah
Rapat Paripurna Keempat Belas Masa Persidangan II tahun 2021 DPRD Kota Pangkalpinang, Senin (12/4/2021) dalam rangka tanggapan Wali Kota Pangkalpinang atas pandangan umum fraksi terhadap tiga Raperda Kota Pangkalpinang, di ruang rapat paripurna DPRD Kota Pangkalpinang 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Rapat Paripurna Keempat Belas Masa Persidangan II tahun 2021 DPRD Kota Pangkalpinang, Senin (12/4/2021) dalam rangka tanggapan Wali Kota Pangkalpinang atas pandangan umum fraksi terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Pangkalpinang, di ruang rapat paripurna DPRD Kota Pangkalpinang.

Sebagaimana diketahui sebelumnya pada tanggal 29 Maret 2021 lalu telah dilaksanakan Agenda Rapat Paripurna Ketiga belas Masa Persidangan I Tahun 2021 DPRD Kota Pangkalpinang, dimana Wali Kota Pangkalpinang telah menyampaikan Penjelasan Terhadap tiga Raperda yang diajukan oleh Eksekutif kepada Legislatif, adapun perda tersebut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Lingkungan Kota Pangkalpinang.

3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Ada tujuh fraksi yang telah menyampaikan pemandangan umum atas tiga Raperda tesebut.

Wakil Wali Kota Pangkalpinang Muhammad Sopian yang menghadiri rapat paripurna keempat belas masa persidangan II tahun 2021 itu menyebutkan pada prinsipnya pemerintah Kota Pangkalpinang menerima semua saran dan masukan yang bersifat konstruktif atas tiga raperda yang telah diajukan.

"Mengenai pengajuan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok, pada dasarnya untuk memberikan nilai kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pengawasan kawasan tanpa rokok dan perubahan sanksi didalam perubahan perda ini diharapkan kedepannya pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok, dapat diterapkan dengan lebih baik," ungkap Sopian dalam sambutannya pada sidang paripurna tersebut.

Menurutnya, adapun maksud dan tujuan dilakukannya pengajuan Raperda Kota Pangkalpinang tentang Perubahan Atas 1 Tahun 2015 Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor tentang Kawasan Tanpa Rokok.

"Menguatkan landasan hukum pelaksanaan penyelenggaraan kawasan tanpa rokok di kota Pangkalpinang, meningkatkan pelayanan penyelenggaraan kawasan tanpa rokok di Kota Pangkalpinang, meningkatkan kesadaran dan ketertiban dalam penerapan kawasan tanpa rokok di Kota Pangkalpinang, dan memberikan rasa nyaman bagi masyarakat dan bebas untuk menghirup udara segar disekitarnya," bebernya.

Halaman
12
Penulis: Andini Dwi Hasanah
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved