Breaking News:

Berita Sungailiat

DPRD Bangka Beri Catatan Kepada Enam OPD Agar Perbaiki Kinerja

Bupati Bangka Mulkan mengakui ada beberapa catatan yang diberikan DPRD Kabupaten Bangka yang sudah melakukan pembahasan dan monitoring.

Bangkapos.com/Edwardi
Bupati Bangka Mulkan dalam rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Bangka TA.2020, penyampaian 4 raperda dan hasil reses anggota DPRD Kabupaten Bangka di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Bangka, Selasa (13/04/2021). 

BANGKAPOS.COM , BANGKA --  Bupati Bangka Mulkan mengakui ada beberapa catatan yang diberikan DPRD Kabupaten Bangka yang sudah melakukan pembahasan dan monitoring ke lapangan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bangka Tahun Anggaran 2020.

"Ada enam OPD di lingkungan Pemkab Bangka yang tadi mendapatkan catatan dari rekomendasi DPRD Kabupaten Bangka, Insyaallah ke depan akan kami perbaiki kembali supaya kinerja pemerintah daerah akan semakin baik lagi ke depannya," kata  Mulkan usai rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Bangka TA.2020, penyampaian 4 raperda dan hasil reses anggota DPRD Kabupaten Bangka di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Bangka, Selasa (13/04/2021).

Ditambahkannya, selain itu anggota DPRD Kabupaten Bangka juga menyampaikan hasil reses anggota DPRD Kabupaten Bangka yang turun ke masyarakat untuk disampaikan kepada Bupati Bangka.

"Selaku kepala daerah Kuta siap menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui hasil reses anggota DPRD Bangka, baik di desa-desa maupun kecamatan, tentunya usulan program itu akan ditindaklanjuti dan dimasukkan dalam RKPD tahun mendatang untuk dianggarkan bersama sesuai kemampuan anggaran yang dimiliki Pemkab Bangka," ungkap Mulkan.

Dilanjutkannya, Pemkab Bangka juga menyampaikan raperda tentang perubahan atau peninjauan kembali tata ruang  di Kabupaten Bangka.

"Masalah tata ruang saat ini sangat urgen atau penting, karena dengan adanya tata ruang ini bisa memberikan peluang untuk masyarakat melakukan kegiatan ekonomi seperti berinvestasi, berusaha dan lainnya. Apabila ini terbentuk dengan ketentuan tata ruang maka otomatis tidak bisa dilakukan," jelas Mulkan 

Diakuinya hingga saat ini perda tata ruang atau RTRW yang ada saat ini sudah berusia lima tahun sehingga perlu ada peninjauan kembali dalam pelaksanaan pemerintahan saat ini.

"Ini semua karena adanya aspirasi dari masyarakat yang meminta untuk dilakukan peninjauan kembali terhadap perda tata ruang ini sehingga ruang gerak masyarakat untuk melakukan investasi menjadi lebih luas dan juga membuka peluang masuknya investor-investor baru ke Kabupaten Bangka," kata Mulkan.

Diharapkannya dengan adanya perubahan perda ini ke depan bisa menambah atau meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bangka.

Berikan Apresiasi

Halaman
123
Penulis: edwardi
Editor: nurhayati
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved