Breaking News:

Tribunners

Kemiskinan Babel di Masa Pandemi Covid-19

Dalam menghitung angka kemiskinan, BPS menggunakan pendekatan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan

Tangkapan layar mengenai profil kemiskinan di Indonesia September 2020(BPS)
.. 

OLeh: Rezky Mayda Putri, S.ST - Statistisi Pertama pada BPS Kabupaten Bangka Selatan

TAHUN 2020 merupakan tahun terberat bagi seluruh negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Sejak munculnya kasus Covid-19 pada awal Maret 2020 lalu, berbagai dampak telah dirasakan pada berbagai bidang. Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat dan peningkatan angka kematian saja, namun pandemi ini telah berhasil membuat Indonesia jatuh ke lubang resesi dengan laju pertumbuhan ekonomi mencapai -2,07 persen (y-to-y) pada tahun 2020.

Seperti yang kita ketahui, setelah beberapa kasus Covid-19 di Indonesia terus bermunculan, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kebijakan PSBB mengharuskan masyarakat Indonesia untuk tetap berada di rumah dan melakukan aktivitas terbatas di luar hanya untuk keperluan yang mendesak saja. Hal ini tentunya berdampak pada masalah sosial dan ekonomi masyarakat.

Sebagian masyarakat kehilangan pendapatannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Begitu pun dengan pelaku usaha tidak dapat melakukan kegiatan usahanya. Usaha masyarakat yang terdampak inilah yang akhirnya menyebabkan naiknya tingkat kemiskinan di Indonesia. Padahal dalam kurun waktu dua tahun terakhir pemerintah telah berhasil menekan angka kemiskinan Indonesia hingga menyentuh angka satu digit hingga 9,22 persen pada bulan September 2019. Namun capaian tersebut tiba-tiba tenggelam begitu saja dengan hadirnya Covid-19.

Hal yang sama juga terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jika kita lihat tren angka kemiskinannya, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir pemerintah Bangka Belitung telah berhasil menekan angka kemiskinan. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada bulan September 2017 persentase penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 5,3 persen. Angka ini terus menurun hingga pada bulan September 2019 persentase penduduk miskin tercatat menjadi 4,5 persen. Namun dengan adanya Covid-19, persentase penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini kembali meningkat menjadi 4,53 persen pada bulan Maret 2020 dan terus meningkat hingga 4,89 persen pada bulan September 2020.

Dalam menghitung angka kemiskinan, BPS menggunakan pendekatan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar baik dari makanan maupun nonmakanan yang diukur melalui garis kemiskinan. Jika penduduk memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, maka dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Selama masa pandemi (periode Maret 2020-September 2020), garis kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami kenaikan sebesar 0,78 persen yaitu Rp721.455 per kapita per bulan pada bulan Maret 2020 naik menjadi Rp727.114 per kapita per bulan pada bulan September 2020. Selama periode tersebut jumlah penduduk miskin juga mengalami peningkatan dari 25,53 ribu orang pada bulan Maret 2020 bertambah menjadi 28,38 ribu orang pada bulan September 2020.

Jika dilihat dari rata-rata pengeluaran penduduk kelompok 10 persen ke bawah, baik daerah perkotaan maupun pedesaan mengalami penurunan. Penurunan pengeluaran pada daerah perkotaan dari Rp728.462 pada bulan Maret 2020 menurun menjadi Rp708.552 pada bulan September 2020. Sementara itu, pengeluaran untuk daerah pedesaan menurun dari Rp690.290 pada bulan Maret 2020 menjadi Rp677.278 pada bulan September 2020.

Pandemi Covid-19 yang berdampak pada perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk menjadi penyebab terjadinya peningkatan angka kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Banyak pelaku usaha melakukan berbagai cara agar dapat bertahan di tengah pandemi ini. Tak sedikit dari mereka mengurangi jam kerja pekerja, merumahkan sementara pekerjanya, bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja. Kondisi ini sejalan dengan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan sebesar 1,67 poin menjadi 5,25 persen pada Agustus 2020.

Sebanyak 99.991 orang penduduk usia kerja terdampak Covid 19. Dari penduduk usia kerja yang terdampak pandemi tersebut, 10.209 orang menjadi pengangguran, 5.759 orang bukan angkatan kerja, 7.631 orang sementara tidak bekerja, dan 76.392 orang penduduk bekerja mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi dampak dari pandemi Covid- 19 dan menghambat laju angka kemiskinan. Pemerintah telah mengeluarkan dana dalam jumlah besar untuk disalurkan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 melalui program perlindungan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), BLT (Bantuan Langsung Tunai), kartu prakerja, BPUM (Bantuan Pelaku Usaha Mikro) hingga diskon tarif listrik bagi kalangan masyarakat dan pelaku usaha tertentu. Namun upaya tersebut sepertinya belum cukup mampu untuk menyelamatkan perekonomian dan kesejahteraan bagi sebagian penduduk di tengah pandemi ini.

Pemerintah harus memperhatikan kembali bantuan yang diberikan tersebut apakah sudah tepat sasaran khususnya bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 serta ketepatan penggunaannya. Karena masih ditemukan di lapangan penerima-penerima bantuan pemerintah yang belum tepat sasaran. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan keakuratan verifikasi data penerima bantuan agar bantuan-bantuan yang sudah diprogramkan pemerintah untuk mengatasi dampak Covid-19 tersebut tepat sasaran.

Selanjutnya, bantuan modal bagi pelaku usaha yang diberikan oleh pemerintah tidak selalu menjadi hal yang dibutuhkan. Hal lain yang harus diperhatikan adalah pemasaran dari produk yang telah dihasilkan. Pemerintah harus mampu mempersiapkan pasar agar produk yang dihasilkan tersebut dapat dijual.
Selain itu, pemerintah juga perlu menjaga stabilitas harga terutama harga komoditas yang berpengaruh terhadap penghitungan garis kemiskinan. Jika inflasi tinggi maka daya beli masyarakat pun akan menjadi turun. Oleh karena itu, intervensi harga pemerintah dalam hal ini sangatlah penting terutama bagi penduduk yang berada di sekitar garis kemiskinan atau rentan miskin agar tidak jatuh ke kategori miskin ke depannya. (*)

Editor: suhendri
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved